Penulis: Erri Subakti
Puan Maharani, September tahun 2020 lalu pernah mengucapkan, “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.”
Hal tersebut dikatakan Puan saat mengumumkan rekomendasi PDIP untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
Masyarakat sumbar protes dengan ucapan Puan. Karena seakan-akan Sumbar tak mendukung negara Pancasila. Padahal tak ada yang salah dari ucapan Puan. Sebuah pengharapan yang baik dan positif tanpa maksud negatif.
Awal tahun 2021 ini akhirnya ada seorang ortu siswi non muslim di sebuan sekolah negeri kejuruan di Padang yang mengungkapkan adanya praktek intoleransi dan diskriminasi terhadap siswi non muslim di SMKN 2 Padang, yang mewajibkan seluruh siswi-siswinya berpakaian muslim mengenakan jilbab di sekolah, muslim dan non muslim tanpa kecuali.
Semua pihak turun tangan menanggapi hal ini, Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, Dinas Pendidikan, hingga DPR, satu suara, kewajiban jilbab untuk siswi non muslim adalah bentuk pelanggaran HAM, intoleran dan diskriminatif.
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan pihak yang terlibat dalam praktek intoleransi dan diskrimimasi harus diberikan sanksi tegas, kalau perlu dicopot jabatannya.
Bagaimana bisa disebut mendukung Pancasila jika memaksakan pemakaian jilbab kepada siswi-siswi non muslim di sekolah negeri?
Kini orang tua siswi yang mengungkapkan adanya bentuk intoleransi dan diskriminasi tersebut ditekan oleh banyak orang.
“Saya yakin Tuhan adalah bentengku, walau banyak tekanan yang saya hadapi saat ini,” tulis orang tua tersebut di laman akun FBnya.
