Penulis: La Ode Budi
Formula E tidak termasuk RPJMD (rencana daerah).
Diusulkan dalam hitungan hari DPRD 2014-2019
berakhir. Anggota DPRD sudah sibuk di dapil, cari suara untuk terpilih kembali.
Pembahasan hanya oleh tim Gubernur dan elit DPRD. Jalur kilat.
Dasar disetujui, Formula E adalah lomba mobil listrik (era masa depan). Berguna untuk pariwisata
Jakarta. Berguna untuk sosialisasikan kenderaan listrik. Telah ada studi kelayakan (besar dampak
ekonomi) bagi daerah.
Uniknya, perjanjiannya lima tahun (lomba). Lebih dua tahun dari masa jabatan Gub Anies (melanggar
hukum).
Commitment fee 5 tahun, DKI bayar Rp. 2,3 Trilyun (terbesar di dunia).
Rencana tempat pelaksanaan
di Monas. Taman di Monas (sudah) dibongkar, untuk jadi tribun. Gercep, pohon pohon besar sudah
hilang (ditebang).
Uniknya juga, penyelenggara BUMD Jakpro, tapi pembayaran commitment fee Oleh Dinas Olah Raya
(APBD). Gub ttd surat pinjam dulu ke Bank DKI (APBD belum diketok).
Masalah 1 : Monas adalah cagar budaya, izin harus dari Sekneg, apalagi bongkar taman. DPRD kaget, belum ada izin dari Setneg. Stop.
Izin diurus, tapi ada konblok jalan tidak bisa dibongkar (bagian dari cagar).
Diupaya “aspal di atas jalan” (selesai event, aspal dibongkar), gagal.
Masalah 2 : Terjadi covid. Jadi penyelenggaraan ditunda. Tapi bayar commitment fee, tetap jalan.
Total dimuka, hingga 563 Milyar.
Masalah 3 : Sirkuit pindah ke Ancol, tender terus gagal (tidak cocok biaya). Akhirnya ada pemenang (ditunjuk). Tapi dalam progres pengerjaannya, minta tambahan biaya pengerjaan (tidak lazim).
Masalah 4 : Minim lokal sponsor. Jakpro boncos. Tidak ada laporan apakah untung atau rugi. Publik tidak tahu, kalau biaya fee dimasukan ke biaya, untung? Dirut Jakpro sudah mengundurkan diri duluan. Dirut baru ‘a i u e o’, kalau ditanya.
Perjanjian lima tahun direvisi jadi tiga tahun, karena DPRD keberatan keluarkan dana lagi. Direvisi, fee jadi Rp. 653 milyar (turun drastis), untuk tiga tahun (aneh bin ajaib, vs 2,3T/5 tahun). Kurang bayar Rp. 90 milyar (temuan BPK).
DPRD minta studi kelayakan, minta bukti transfer commitement fee 563 milyar, laporan rugi laba
Formula E, tidak juga diberikan. UMKM tidak ada. Wisatawan tidak ada. Laporan Formula E gelap.
Muncullah usulan hak interpelasi, DPRD bertanya langsung kepada Gubernur.
Gubernur kumpulkan partai pendukung (makan malam, menolak).
Paripurna sahkan interpelasi tidak korum.
Kesimpulan : Formula E TIDAK HOLISTIK terencana, tabrak kewenangan (pusat, masa jabatan), boros/APBD
besar sekali keluar (karena tiap dinas/BUMD lain juga ikut keluar biaya), dan laporan tidak ada ke publik (sampai
Gub Anies selesai jabatan).
Jauh dari layak, FE tidak dilanjutkan. Sirkuit mangkrak. APBD dan BUMD rugi besar, RAKYAT JAKARTA yang tanggung. Bansos ke rakyat dikurangi.
Perlu KOMPETENSI dan keberanian moral yang kuat untuk pimpin Jakarta, apalagi (pimpin) Indonesia.
#PemilihKritis_Bersuara
#KibarIndonesia
