Penulis: Ganda Situmorang
Kurang dari sebulan lagi akan genap 24 tahun Reformasi 1998. Era Reformasi 1998 dimulai setelah Soeharto lengser keprabon dengan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menduduki kursi presiden. B.J. Habibie menggantikan Soeharto menjadi presiden pertama di era Reformasi.
Sejarah mencatat bahwa lengsernya Soeharto dari kursi presiden tidak terlepas dari adanya gerakan mahasiswa Indonesia pada 1998 dimana ada enam agenda daripada pergerakan mahasiswa pada saat itu yaitu; Adili Soeharto dan pengikutnya; Amandemen UUD 1945; Otonomi daerah seluas luasnya; Hapus Dwifungsi ABRI; Hapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Tegakkan Supremasi Hukum.
Dianggap sebagai Pahlawan Reformasi, empat mahasiswa Trisakti gugur oleh timah panas aparat pada Selasa malam, 12 Mei 1998. Elang Mulya, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan, dan Hery Hartanto gugur 20 tahun yang lalu, kemudian memicu gelombang demonstrasi mahasiswa di seluruh tanah air hingga Presiden Soeharto mengumumkan mengundurkan diri di Istana Merdeka pada tanggal 21 Mei 1998.
Patut dihargai inisiatif Pemerintahan Presiden Jokowi yang telah memberikan penghargaan kepada para mahasiswa Pahlawan Reformasi. Penghargaan berupa material yang diterima dengan diwakili oleh keluarga yang ditinggalkan memang tidak seberapa dan sama sekali tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga. Penghargaan ini harus dilihat sebagai simbol bahwa Peristiwa Reformasi 98 itu eksis sebagai salah satu momentum titik kulminasi perjalanan perjuangan bangsa Indonesia setelah Proklamasi 17 Aguatus 1945.
Iklim demokrasi Indonesia saat ini berimplikasi pada politik transaksional berbiaya sosial dan politik yang tinggi.
Namun memang gagasan besar Supremasi Sipil dan Pemilihan Langsung terbukti memberikan legitimasi kuat bagi Presiden pasca Reformasi 98. Hanya Gus Dur saja Presiden pasca Reformasi 98 yang dimakzulkan di masa awal-awal Era Reformasi.
Penulis tidak menafikan dinamika politik yang rentan pada terjadinya ekses praktik politik identitas primordial dan pseudo demokrasi yang rentan infiltrasi kepentingan asing dan kelompok pelaku politik pragmatis transaksional.
Sistem politik seharusnya bisa terus menerus diperbaiki hingga mendekati format ideal. Takarannya jelas, ongkos politik makin murah, internalisasi dialektika politik gagasan serta alienasi politik identitas.
Agenda suksesi kepemimpinan nasional 2024 menjadi momentum yang tepat untuk merevitalisasi agenda Reformasi 1998. Sudah saatnya berbagai komponen pergerakan mahasiswa Reformasi 1998 melakukan langkah-langkah konsolidasi untuk mensinergikan agenda besar tersebut.
24 tahun sudah Reformasi 1998 berlalu. Para aktivis 98 pun berserakan di berbagai bidang berkarya untuk Ibu pertiwi. Para aktivis tersebut saat ini umumnya sudah matang baik usia pengalaman. Jika rakyat meminta maka seperti pergerakan mahasiswa Reformasi 98 bersama rakyat bahu membahu menuntaskan agenda Reformasi 98.
Setidaknya memori kolektif bangsa ini yang mudah dan cepat lupa khususnya tujuan Agenda Reformasi 98 supaya disegarkan kembali.
Pasca Reformasi 98, Presiden Jokowi adalah Presiden pertama yang benaran bebas dari jalin kelindan jejaring terstruktur dan massif daripada kroni orde baru. Namun kasat mata para kamerad afiliasi kroni orde baru-lah yang mayoritas menguasai kabinet Presiden Jokowi saat ini.
Partai Golkar dan serumpunnya (Nasdem, Gerindra, Berkarya) yang identik dengan kendaraan politik Soeharto di masa Orde Baru sekarang menduduki sekurang-kurangnya 2 kursi Menko kabinet Presiden Jokowi. Belum termasuk afiliasi di kursi menteri dan jabatan strategis lainnya. Apakah fakta ini masih relevan atau tidak tentunya tergantung sudut pandang diantara pendekatan rekonsiliasi versus koreksi, dan pemulihan Presiden Jokowi sepertinya memadukan kedua pendekatan ini yang kelihatan dari program-program yang sedang berjalan meskipun ternyata di bawah permukaan menimbulkan reaksi resistensi status quo.
Catatan penting menurut penulis adalah bagi rakyat Indonesia dan rezim pemerintahan saat ini dan yang akan datang, perlakuan kepada kelompok radikal yang kerap memakai politik identitas seharusnya memang hanya pendekatan korektif dan pemulihan sebagai satu-satunya cara.
Rekam jejam aktor politik yang secara terang benderang memakai politik identitas seharusnya menjadi memori kolektif bangsa yang tidak boleh dikesampingkan dalam hajatan demokrasi tahun 2024.
Suksesi kepemimpinan tahun 2024 adalah saat yang tepat untuk generasi aktivis eksponen Reformasi 98. Setiap masa ada pemimpin dan setiap pemimpin ada masanya.
27 April 2022
