Penulis: Nurul Azizah
Akhir-akhir ini Prof Dr Henri Subiakto pakar hukum komunikasi Unair Surabaya gencar menyuarakan konsep kolonialisme digital dan kedaulatan digital. Sampai-sampai oleh temen-temen jurnalistik beliau dijuluki “Bapak Kedaulatan Digital Indonesia.”
Tentang kolonialisme digital dan kedaulatan digital perlu penulis angkat lagi, karena kebutuhan akan internet sudah menjadi oksigen bagi penduduk Indonesia. Gaya baru warga Indonesia tampak jelas, dimana-mana orang pegang Hand Phone (HP). Banyak informasi yang menarik dari ribuan aplikasi yang ada di HP, baik aplikasi bawaan dari HP atau bisa unduh di play store untuk aplikasi baru. Bahkan saking senengnya ada yang memiliki HP lebih dari satu, yang di dalamnya memiliki banyak akun X (Twitter), Instagram, Facebook, WhatsApp, messenger Tik Tok dan lainnya.
Bangsa ini sudah dijajah oleh platform media sosial yang merebak di Indonesia. Dulu kita dijajah secara fisik oleh bangsa lain, kekayaan alam kita diambil bangsa penjajah. Sekarang bangsa ini dijajah melalui digital, baik dari penyedia internet, infrastruktur digital, dan platform medsos milik asing. Yang diambil adalah data penduduk pengguna platform medsos. Orang membuka layanan internet dan infrastruktur digital serta platform medsos harus menyerahkan data pribadi.
“Akan terjadi kolonialisme digital di Indonesia,” kata Prof Dr Henri Subiakto di podcast di kanal YouTube milik Divisi Kritik, kanal YouTube anak bangsa TV dan diberbagai forum diskusi.
“Kolonialisme digital itu orang asing datang ke Indonesia sambil memperkenalkan produk digital, mereka mengambil data-data pribadi dan data kesehatan penduduk lewat kepemilikan akun-akun yang ada di platform medsos dan penyedia internet,” jelas Prof Henri Subiakto.
Negara kita untuk urusan digital terlayani oleh pihak asing. Ini bukan simbiosis mutualisme, bukan sesuatu yang saling menguntungkan. Saat ini penyedia internet di daerah terpencil dan terdepan terbantu melalui starlink, tetapi akan menjadi masalah untuk masa depan. Terutama mengenai kedaulatan digital dan keamanan data lain-lain kejahatan cyber melalui dunia digital.
Pemerintah sudah berusaha menyediakan infrastruktur digital, pemerintah tidak diam akan kebutuhan internet penduduknya, tetapi pemerintah membangun infrastruktur digital dengan standar di bawah kebutuhan juga gitu dikorupsi pula. Sehingga masyarakat kecewa dan menggunakan starlink. Rakyat daerah tertinggal butuh infrastruktur digital, kemana pemerintah dan korporasi Indonesia? Kenapa dikuasai perusahaan asing?
Pesaing starlink Amerika Serikat yaitu satelit LEO dari China juga muncul di Indonesia. Agustus 2024 Perusahaan Thousand Sail atau G60 Starlink dari Provinsi Shanxi telah meluncurkan 18 satelit pertama LEO. Hingga akhir 2024 ada 108 satelit dari China. Tahun 2025 akan meluncurkan 648 satelit. Target hingga tahun 2030 akan memiliki 15.000 satelit.
Dampak negatif bisnis Starlink dari Amerika Serikat dan satelit LEO dari China di Indonesia banyak sekali. Diantaranya penyedia layanan internet (ISP) lokal banyak ditinggalkan. Telekomunikasi seluler Indonesia seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat, dan lain-lain akan terdisrupsi, termasuk penyedia infrastruktur telekomunikasi yang bertumpu pada BTS juga terdisrupsi. Lembaga pendidikan di daerah beralih ke Starlink dan LEO. Sektor pariwisata, hotel, resort dan destinasi wisata di daerah terpencil akan menggunakan starlink dan Leo.
Proyek infrastruktur digital yang dimiliki pemerintah Indonesia tidak menarik lagi. Banyak operator nasional akan tutup, pengangguran meningkat dan ekonomi terganggu.
Apakah pemerintah dalam hal ini kementerian komunikasi dan digital akan diam saja. Kedaulatan digital sudah dikuasai asing di rumah sendiri. Apakah pemerintah sudah hadir untuk melindungi data pribadi penduduknya? Bagaimana keamanan data siber, seringkali data diretas dan disabotase oleh orang jahat yang melakukan penipuan online. Sementara pangkalan data internet penduduk Indonesia berada di luar negeri.
Inilah ancaman siber yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kapan Indonesia memiliki kemandirian teknologi digital? Kapan pemerintah memiliki kontrol terhadap keamanan data penduduk pengguna platform medsos dan pengguna internet Starlink dan LEO? Pemerintah harus hadir untuk kedaulatan digital untuk melindungi data-data pribadi penduduknya, tapi kapan?
Nurul Azizah penulis buku Muslimat NU Militan Untuk NKRI.
