PNIB: Negara Harus Ambil Alih atau Kontrol Penuh Lembaga yang Terkait Radikalisme Khilafah Terorisme dan Bubarkan PA 212

SintesaNews.com – Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) menyampaikan uneg-unegnya seiring semakin banyak dan menjamurnya lembaga/yayasan baik pendidikan, sosial, ekonomi maupun boarding school yang dibungkus dengan mengatasnamakan agama, namun ujung-ujungnya melakukan banyak tindakan abnormal, di luar norma kesusilaan, melanggar hukum dan kriminal.

Sebagaimana kita ketahui bersama dari fakta lapangan maupun melalui pemberitaan di media cetak maupun elektronik bahwasanya banyak organisasi, yayasan, lembaga yang berafiliasi kepada ideologi faham trans-nasional seperti HTI, FPI, PA 212, radikalisme khilafah dan trorisme. Baik itu berhubungan langsung atau pun tidak langsung dengan ormas dan faham tersebut dan yayasan/lembaga itu bergerak di berbagai bidang sosial, ekonomi dan pendidikan kini kesemuanya terbongkar secara langsung dan kontan jika semuanya itu tak lebih hanya merupakan pembodohan masyarakat, penjajahan masyarakat dan kepalsuan semata.

“Selalu ada kepentingan terselubung dengan motif ekonomi, politik maupun kekuasaan. Acapkali mereka membuat gerakan, program, dan mendirikan yayasan, lembaga, dan jelas-jelas upaya mereka ini mengancam keselamatan bangsa dan generasi mendatang,” ujar Gus Wal.

-Iklan-

Gus Wal membeberkan, dalam pendidikan mereka banyak mendirikan sekolah, yayasan, lembaga, boarding school yang menyerupai Pondok Pesantren.

“Padahal mereka hanya berpatokan pada nilai bisnis semata, dan yang lebih parah banyak sekolah/yayasan/lembaga yang mereka dirikan menentang Pancasila, UUD 1945, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bendera Merah Putih,” jelas Gus Wal.

“Yang lebih tragis, para pemilik yayasan beserta pengajarnya ternyata tak paham agama sesuai dengan apa yang mereka bungkus dan jual selama ini, banyak dari mereka yang berbuat kriminal bahkan mencabuli dan menghamili muridnya, wong gendeng mangan sabun!!!” geram Gus Wal.

“Dalam Bidang Sosial dan Ekonomi banyak sekali yayasan ataupun lembaga dari kelompok ‘sarabpatinggenah’ ini akhirnya tertangkap tangan oleh aparat memanfaatkan uang kotak amal ataupun uang sumbangan umat islam dan rakyat Indonesia untuk gerakan radikalisme khilafah terorisme seperti beberapa kasus yang terjadi di berbagai kota dan wilayah akhir-akhir ini,” beber Gus Wal.

Gus Wal melanjutkan, “Dalam Bidang sosial lebih mengerikan lagi, ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang selalu nampak mulus, cantik dan luar biasa ternyata didirikan atau dimiliki oleh Bachtiar Nasir, yang pernah ketahuan dan diberitakan oleh media media dalam mau pun luar negeri kedapatan menyalurkan bantuan logistik untuk ISIS.”

“Belum lagi Ada GN 13 milik Sugik Nur Raharja, mantan narapidana yang tiba-tiba menjadi seorang ‘Gus’ yang dikenal ahli misuh memaki makhluk Alloh,” ucap Gus Wal.

Baca juga: PNIB Kembali Salurkan Bantuan untuk Semeru, Warga Cemas dan Tak Inginkan Keberadaan FPI ACT GN13 PA 212 dll. di Wilayahnya

Dalam Ekonomi ada investasi bodong ala 212 mart, Kampung Kurma dll. yang beberapa kali bermasalah karena diduga investasi bodong dan menggelapkan banyak dana umat.

Point dari segala pokok permasalahan di atas salah satu solusinya adalah: Peran aktif negara dalam hal ini pemerintah melalui kementrian ataupun instansi terkait, Aparat Penegak Hukum TNI POLRI untuk bisa menutup dan membubarkan yayasan/lembaga yang berafiliasi dengan faham ideologi trans-nasional HTI FPI radikalisme khilafah terorisme, ataupun mengambil alih kontrol lembaga/yayasan mereka dalam bidang apa pun yang dimiliki oleh mereka dengan menggandeng NU Dan Muhammadiyah untuk mensterilkan jamaahnya ataupun murid-muridnya dari pengaruh faham ideologi terlarang radikalisme khilafah terorisme.

Kontrol ketat mesti dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama yang selama ini terlalu lemah dengan banyaknya mengeluarkan izin untuk pendirian lembaga/yayasan/boarding school untuk faham-faham trans-nasional, terlalu lemah screening-nya dan terlalu lembek pengawasannya.

“Jika tak ingin Bangsa Indonesia bernasib sama seperti Afganistan, Suriah, Irak maka perlu sesegera mungkin pemerintah membubarkan PA 212, melarang dan menolak semua kegiatan, Program dan Gerakan PA 212, baik reuninya atau pun gerakannya yang hanya bikin gaduh tak bermanfaat bagi umat Islam dan rakyat Indonesia,” tegas Gus Wal.

Audit, ambil alih dan menutup yayasan/lembaga seperti MUI, ACT, Krombong Sedekah, GN 13, dll., juga sangat mutlak harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, jika tak ingin sektor masyarakat arus bawah dan ekonomi lemah termakan umpan lambung yang manis dari gerakan maupun program mereka.

“Pemerintah melalui Kemenag hendaknya juga ambil alih dan kontrol ketat PAUD IT, TKIT SDIT, SMPIT, SMAIT agar sejak dini tak dijadikan ajang untuk menyemai faham gerakan ideologi radikalisme khilafah terorisme FPI HTI,” sebut Gus Wal.

“Hal tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan nasib bangsa ke depan agar tak mudah diadu domba dengan unsur SARA, karena jelas bangsa Indonesia adalah bangsa kesepakatan berdasarkan Pancasila,” tuturnya.

Gus Wal berpesan, “Bersama kita fokus bergandengan tangan untuk bersatu membangun dan menyelamatkan generasi mendatang sebagai insan-insan Indonesia yang maju, beradab dan berbudaya.”

“Perkuat Nasionalisme dan Kebangsaan, karena itulah masa depan,” imbuhnya.

“Jaga Kampung Desa dari Corona, Talibanisasi, Hoax, Intoleransi Radikalisme Komunisme Terorisme Dan Bahaya Laten FPI, HTI, PA 212,” tambah Gus Wal.

“Jaga Bangsa, Bela Negara, Lestarikan Pancasila, Merawat Tradisi Budaya Nusantara.
Bubarkan PA 212, tutup dan ambil alih semua lembaga dan yayasan yang berafiliasi dengan FPI HTI radikalisme khilafah terorisme,” tutupnya.

Baca artikel lainnya:

PNIB Minta PN Jaksel Bebaskan Polisi Terdakwa KM 50, Negara Tidak Boleh Kalah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here