SintesaNews.com – “Kita semestinya harus menyadari, memahami dan memaklumi berbagai perkembangan ekonomi dunia terkini yang mendorong naiknya harga minyak dunia. Meskipun mengalami tren penurunan, namun secara umum harga minyak yang diimpor tetap tinggi sehingga pilihan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan menaikkan harga BBM menjadi opsi yang mau tidak mau harus dilakukan.”
Demikian dikatakan Ketua Umum PNIB (Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu) AR. Waluyo Wasis Nugroho atau akrab disapa Gus Wal, dalam keterangannya kepada SintesaNews.com melalui layanan percakapan.
Gus Wal mengungkapkan, “Dalam hal ini pemerintah harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya terkait kemampuan kas negara dalam menghadapi tingginya harga BBM dunia dengan menggelar dengar pendapat dengan para tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, perwakilan buruh dan mahasiswa.”
“Jangan sampai, perubahan harga BBM dunia memberatkan kas negara yang justru dapat mengancam dan membahayakan ekonomi nasional,” ucap Gus Wal.
Menurut pendapat Gus Wal, “Subsidi BBM yang dialihkan melalui BLT dan program lainnya harus bermanfaat bagi rakyat dan juga harus tepat sasaran.”
“Pelaksanaan BLT pun harus dilakukan dengan kontrol dan pengawasan ketat dengan melibatkan Polri dan TNI, jangan sampai BLT yang merupakan pengalihan subsidi BBM ini tidak tepat sasaran, apalagi sampai dikorupsi,” ujar Gus Wal.
‘Selain pengalihan subsidi BBM yang dialihkan untuk BLT dan subsidi untuk sektor-sektor lainnya, sekiranya perlu diterapkan kebijakan yang mengatur jenis jenis kendaraan yang boleh mengisi BBM subsidi. Seperti aturan sepeda motor dengan cc 135 ke atas dan mobil dengan cc 1500 ke atas atau mobil harga Rp 350 juta ke atas tidak boleh mengisi BBM jenis pertalite, begitu juga dengan yang menggunakan solar,” jelasnya.
Gus Wal menyarankan agar identifikasi jenis kendaraan yang boleh mengisi BBM bersubsidi juga perlu diterapkan.
“Diharapkan nantinya BBM bersubsidi hanya untuk warga masyarakat yang tidak mampu saja yang berhak mendapatkannya. Sehingga nantinya BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan setelah regulasi ini berjalan lancar, harga pertalite dan solar bisa kembali diturunkan harganya agar tidak berdampak memberatkan warga masyarakat yang kurang mampu,” kata Gus Wal.
Dan besar harapan dari masyarakat pengalihan subsidi BMM ini juga bisa digunakan untuk mensubsidi minyak goreng yang dirasakan saat ini harganya masih memberatkan oleh sebagian besar masyarakat kita, Gus Wal menambahkan.
“Kami berharap pemerintah dalam hal ini untuk lebih mementingkan hal terkait subsidi minyak goreng agar harganya bisa lebih terjangkau untuk rakyat terutama para pelaku UMKM.
“Bila perlu pemerintah me-nasionalisasi industri sawit terutama mengambil alih hutan-hutan negara yang selama ini digunakan dengan hak guna pakai perkebunan sawit yang dikelola oleh para pengusaha-pengusaha besar, taipan-taipan yang merupakan perseorangan ataupun hanya segelintir kelompok saja namun bisa menguasai puluhan bahkan ratusan ribu hektar lahan sawit.’
“Selain tentunya pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Perdagangan yang terkesan terlihat tidak mampu menangani masalah terkait minyak goreng, kalau perlu segera diganti,” pungkas Gus Wal.
