PNIB: GNPR Ngaku Demo Bela Rakyat, tapi Rugikan Rakyat, Dagelan Lawak atau Kethoprak?

SintesaNews.com – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) kembali menggelar Aksi Bela Rakyat pada Jumat, 23 September 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat untuk menolak kenaikan harga BBM.

GNPR yang isinya merupakan sejumlah organisasi massa dari Front Persaudaraan Islam (FPI), PA 212, dan lainnya membawa tiga tuntutan, yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dll.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum DPP PNIB (Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu) AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang biasa disebut Gus Wal mengungkapkan ironis jika ada segelintir kelompok mendaku membela kepentingan rakyat tapi merugikan rakyat.

-Iklan-

“Demo mengatasnamakan membela kepentingan rakyat namun dengan gaduh dan rusuh mengganggu ketenangan, ketentraman, kedamaian, ketertiban dan keamanan rakyat itu adalah dagelan dan lawak yang membodohi dan menipu rakyat” terang Gus Wal.

“Mereka (GNPR, red.) itu benar-benar membela kepentingan rakyat atau hanya segelintir golongan atau hanya para cukong mafia atau pengusaha?
Ketika harga garam naik, harga telor naik, harga cabai naik, harga minyak goreng naik, harga pupuk naik dan harga kebutuhan pokok naik mereka ke mana saja?”

Langkah pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidi BBM rasanya memang sudah pas, sudah saatnya, berapapun besaran subsidi yang bersumber dari APBN tidak pernah cukup untuk subsidi BBM yang angkanya selalu naik, dikarenakan banyak regulasi regulasi yang masih perlu ditingkatkan.

“Daripada APBN jebol hanya untuk subsidi BBM, alangkah baiknya jika besaran alokasi subsidi BBM dialihkan untuk mensubsidi barang dan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil alias wong cilik seperti sembako, pendidikan, pupuk, pertanian, perikanan dll,” lanjut Gus Wal.

“Demo-demo yang dilakukan oleh GNPR and the gank adalah ‘unfaedah’ dan merugikan rakyat karena sangat jelas menimbulkan kegaduhan kerusuhan mengganggu kedamaian ketentraman kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mengancam ketertiban keamanan bangsa negara dan keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Gus Wal.

“Sebagaimana kita tahu, GNPR adah isinya PA 212 sejak awal didirikannya hanyalah wadah maupun gerbong FPI HTI dll. yang sama-sama tidak ada bedanya dengan mereka, tak ada bedanya sama sekali selain mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup rakyat Indonesia dengan kegiatannya, gerakannya dan programnya,” tambah Gus Wal.

PNIB dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke meminta pemerintah dan aparat penegak hukum lebih ekstra dalam menghadapi dan menanggulangi GNPR yang didalamnya hanya ada bahaya laten FPI HTI, PA 212, intoleransi radikalisme khilafah terorisme, dan politik identitas.

Gus Wal menjelaskan, “Yang lebih sangat berbahaya adalah apa yang mereka sampaikan dan ucapkan sangat meracuni generasi bangsa mendatang yakni anak cucu kita kelak, kalau mereka semua ini dibiarkan berbuat seenak wudelnya.”

“Jangan biarkan GNPR PA 212 yang isinya hanya FPI HTI dll. yang nyata dan jelas sudah dilarang terlarang keberadaannya dan dilarang berkegiatan nan menggunakan atribut juga simbolnya berbuat pongah di negeri ini yang merupakan negeri yang berlandaskan hukum,” sambungnya.

“Meskipun telah dibubarkan secara konstitusional dan dilarang kegiatan serta penggunaan simbol, logo nan atributnya, namun ternyata diam-diam FPI HTI masih terus bergeliat bergerak sangat massive sekali,” jelasnya.

Gus Wal juga memaparkan bahwa sebenarnya Kita sama-sama tahu dan paham jika GNPR dan PA 212 adalah sebuah wadah yang sejak awal isinya hanya FPI HTI saja, tak kurang dan tak lebih sebagian besar dan hampir seluruhnya mempunyai cita cita ingin mendirikan khilafah tahririyah di Indonesia.

Menurut Gus Wal, bahwa sejatinya mereka pasca dibubarkan tetap tidak berubah hati, pasca dibubarkan tetap tidak berubah hati, pikiran, cara maupun pola-nya, selalu merasa lebih memiliki wewenang dari hukum maupun ketentuan yang ditetapkan oleh negara.

Dan hal tersebut tentunya akan membahayakan keamanan, ketentraman ketertiban rakyat dan bangsa.

“Kami juga meminta kepada negara, dalam hal ini pemerintah mempertimbangkan untuk sementara mencabut hak-hak kewarganegaraan dan hak politik bagi para eks FPI HTI dan ormas terlarang lainya yang masih menyebarkan faham, ajaran ideologi khilafah, radikalisme, terorisme,” tambah Gus Wal.

“Bersama PNIB kita jaga lingkungan sekitar kita, desa dan kampung kita dari bahaya laten GNPR PA 212, FPI HTI Radikalisme Khilafah Terorisme, Politik Identitas ” pungkas Gus Wal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here