Penulis: Dahono Prasetyo
Bagi yang merasakan pahit getirnya di jaman Orde Baru rezim Lord Soeharto, barangkali ingat konsep pembangunan yang terjadi. Diskriminasi golongan begitu kentara tanpa ada perlawanan. Jika menemukan sebuah jalan perkampungan teraspal mulus hotmix bisa dipastikan warga perkampungan itu pendukung setia Golkar. Dan tak jauh dari kemewahan prasarana umum ditemukan jalan rusak berbatu persis sungai kering setengah becek. Itu dipastikan kawasan pemukiman pendukung PDIP dan para Golput. Atau paling sadisnya wilayah tersebut dulunya di cap basis PKI. Atau sebut saja bangunan kantor kelurahan pendukung partai kuning berbeda kelayakannya dibanding milik pendukung partai merah atau hijau.
Politisasi infrastruktur di masa orba sungguh menjadi pelajaran sensitif di masa setelahnya. Segalanya dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan lewat “sangsi keadilan” agar legitimasi pemerintah terpaksa dijalani.
Jokowi yang pasti merasakan getirnya hidup di era Orba, kini berniat “menebus dosa” pemerintah orba kepada masyarakat. Program dana desa dan kelurahan merata disalurkan tanpa memandang golongan. Bahkan di beberapa wilayah yang notabene saat Pilpres 2014 dan 2019 yang bukan basis pemilih Jokowi, dibangun infrastruktur sebagai wujud tanggung jawab pembangunan yang berkeadilan.
Jokowi memahami pembangunan adalah hak para pembayar pajak. Bukan obyek politik warisan Penguasa sebelumnya. Bahkan sumpah serapah para penikmat infrastruktur dan dana desa kepada Jokowi, juga tidak menjadikan dihentikannya pembangunan tersebut.
Ibarat seseorang sedang posting membenci Jokowi sambil duduk di atas tembok ujung jembatan hasil subsidi dana desa, itu munafik banget. Protes kebijakan utang sambil memegang kartu pra sejahtera dan KIP itu angkuh banget.
Dan Jokowi tidak peduli itu. Karena dia sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih baik kepada anak cucu kita. Bukan semata untuk kita yang kadang kebelet bahagia tak mau tahu proses yang harus dijalani.
Hukum kausalitas berlaku. Kalau tidak ada Orba dan Soeharto tidak akan lahir generasi Jokowi. Kalau tidak ada kerusuhan Mei 98 tidak ada reformasi.
Dan kalau tidak ada medsos, mana pernah masa lalu disampaikan sebagai pembelajaran untuk tidak lagi terulang.
Dahono Prasetyo
Depok 13/5/2022
