Penulis: Astina
SintesaNews.com – Kota Bogor memberi contoh transparansi anggaran kotanya. Publik bisa mengakses rincian APBD-nya melalui situs atau web Kota Bogor. Lalu kenapa Jakarta tidak bisa transparan dan tidak diakses rincian APBD-nya melalui situs atau webnya?
Publik juga dalam web tersebut disediakan ruang untuk bertanya atau mengkritik jika menemukan anggaran yang janggal. Lalu kenapa pula publik tidak boleh bertanya dan mengkritik anggaran janggal yang akan masuk di APBD Jakarta 2020?
Berarti kan ada indikasi upaya mau melakukan pembesaran anggaran atau juga membuat anggaran korup oleh pemprov Jakarta? Ketika itu ada anggaran janggal seperti membeli lem Aibon sebesar Rp 83 milyar, langsung anggota DPRD membela Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Berarti ada persengkongkolan antara anggota DPRD dengan Gubenur Jakarta Anies Baswedan.
Kok anggota DPRD yang kritis dan menjalan fungsinya secara benar malah dilaporkan oleh sesama anggota DPRD Jakarta –Badan Kehormatan DPRD– atas tuduhan menyebarkan informasi pembahasan RAPBD.
Bahkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan sikap kritis itu sebagai upaya cari panggung. Kalo anggota DPRD dan gubernur Jakarta Anies Baswedan merasa dirinya bersih kenapa harus risih?
Seharusnya seluruh anggota DPRD Jakarta dan gubernur Jakarta, Anies Baswedan belajar ke Pemkot Bogor soal transparansi anggaran dan tidak korupsi.
