SintesaNews.com – Setelah ditangkapnya salah satu anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88, terus bermunculan suara-suara dari berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan penolakannya terhadap aksi-aksi dari kelompok radikal.
Seperti PNIB, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, yang meminta kepada TNI POLRI untuk menindak tegas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pihak yang tetap nekat ataupun ngeyel melakukan acara reuni 212.
Hal ini disampaikan oleh Ketua PNIB, AR. Waluyo Wasis Nugroho atau akrab disapa Gus Wal.
Dalam sebuah postingan video yang dikirimkan ke redaksi SintesaNews.com, Gus Wal mengemukakan, “Kami PNIB, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu dengan ini menyatakan sikap menolak Gerakan, Program dan Reuni 212, di mana pun dan kapan pun.”
“Kami PNIB Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, meminta kepada TNI POLRI untuk menindak tegas siapa pun yang tetap nekat menggelar acara reuni 212, bubarkan PA 212 #BubarkanPA212,” tambahnya.
PNIB juga meminta negara hadir untuk melakukan upaya-upaya untuk audit MUI beserta keuangannya, jangan sampai uang hasil mengurus sertifikasi halal yang konon berbiaya sangat besar dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berafiliasi kepada gerakan maupun faham ideologi radikalisme khilafah terorisme yang nyata-nyata sudah sah dan meyakinkan dilarang negeri ini.
Baca juga: PNIB Serukan Bersihkan MUI dari Teroris Radikalis dan ‘Talibanisasi
Gus Wal mengangkat tagar #AuditMUI di media sosial.
“Audit MUI dulu, kalau ditemukan banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan MUI dalam gerakan makar membubarkan Republik Indonesia, seperti yang dilontarkan oleh Anwar Abbas, dan jika diketemukan bukti sahih dalam keterlibatan MUI dalam gerakan radikalisme terorisme atas ditangkapnya para pengurus MUI terkait kasus terorisme, maka mau tidak mau Negara harus membubarkan MUI,” tegasnya.
“Karena sampai saat ini keberadaan MUI tidak ada faedahnya, dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh umat,” imbuh Gus Wal.
Lebih lanjut Gus Wal memaparkan, “Terkait sertifikat halal, kami mengusulkan negara melalui Kemenag dan Kemenkes menggandeng NU dan Muhammadiyah untuk membuat lembaga baru yang khusus menangani sertifikasi halal produk produk.”
“Selama ini banyak sekali hibah dari APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota kepada MUI tapi tidak pernah berefek dan bermanfaat kepada umat Islam sendiri, yang ada hanya bisa kita lihat rumah megah dan mobil mewah para pengurus MUI mulai dari pusat sampai daerah,” pungakas Gus Wal.
Baca Kopi Pahit Gus Wal lainnya di sini:
