Penulis: Ganda Situmorang
Kementerian Keuangan sudah seperti juragan toke serba ada.
Menko Polhukam Mahfud MD secara terang-terangan menelanjangi betapa bobroknya kinerja Kementerian Keuangan. Beberapa isu yang dibuka ke publik dan DPR oleh Mahfud MD diantaranya Staf IKN yang belum digaji berbulan-bulan hingga Skandal Rp 349 triliun.
Benarkah selama ini tidak ada audit internal BPK kepada Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai? Jika benar ini menunjukkan betapa eksklusif dan arogan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan tak ubahnya seperti “Kekaisaran Sambo” yang sudah runtuh. Kekuasaan Kaisar Sambo di internal lembaga Polri mulai menyidik, menuntut, hingga mengadili membuatnya sangat ditakuti seluruh anggota Polri. Sambo ditakuti melebihi Kapolri. Anomali Sambo di Polri mirip dengan “Ratu Sri Mulyani” sebagai pemegang duit bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Institusi hingga pemda.
Kementerian Keuangan tidak ada yang mengawasi (ombudsman). Tidak ada ombudsman pajak, tidak ada ombudsman cukai, tidak ada ombudsman anggaran. Kementrian adi kuasa keuangan ini seperti toko serba ada dah. Semua dikuasai satu Ratu Sri Mulyani ala Kaisar Sambo. Sri Mulyani ditakuti seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga dan Pemda melebihi Presiden Jokowi. Karena dia yang pegang kunci brankas dan mengatur berapa mau isinya.
Ditjen pajak yang mengatur gaji PNS, bahkan Panglima TNI atau Menteri Pertahanan tidak bisa mengatur standar gaji aparatnya sendiri, termasuk eselon.
Maka terjadilah! Gaji dan tunjangan kinerja eselon 3 di Ditjen Pajak setara gaji dan tunjangan kinerja eselon 1 di Kementerian Pertahanan,
Hal sama di Pemda, anggaran satu kabupaten, mau dinaikin dan diturunin oleh Dirjen Anggaran tidak ada yang mengawasi. Sehingga Pemda merasa perlu melobby Kementerian “Adi Kuasa” Keuangan.
Beruntung gaji karyawan IKN yang meruoakan proyek super duper prioritas Jokowi disuarakan Menkopolhukam Mahfud MD.
Jelas sekali Kementerian Keuangan menganaktirikan IKN. Pemerintahan saat ini Krisis Likuiditas, pejabat penjahat pesta pora. Jadilah komplikasi “Krisis Multidimensi”.
Ada anak kucing garong di Ditjen Pajak, menghajar anak orang sampai koma sebulan. Ada Kepala Otoritas IKN seperti anak tiri 11 bulan belum digaji, sampai perlu suara Menkopolhukam. Besok ada KDRT di Bea Cukai, tunggu Mahfud. Sekarang Polri dan Kemenkeu sepertinya berlaku jargon, “Asal Bukan Mahfud gas terosss garong uang Rakyat.”
Dari BC Bandara Kualanamu Medan, seorang staff lapornya ke medsos. Bikin Surat Terbuka bahwa bertahun-tahun berlangsung modus penggelapan IMEI dan cukai HP, dan lain-lain.
Ini semua baru muncul sejak adanya Mahfud MD. Munculnya di medsos, viral oleh netizen mendukung Mahfud MD yang berjalan sendirian. Namun hari ini perlahan dukungan makin meluas. Guru Besar, berbagai PWNU dan mahaaiswa mulai tersadarkan. Lihat Mahfud MD jadi ingat tokoh film tahun 90-an Judge Bao.
Baca juga:
Opini: Presiden RI Bubarkan DPR dan Bentuk Presidium Transisi
