Penulis: Erri Subakti
Mari kita cermati fakta-fakta berikut ini mengenai skandsl korupsi akhir-akhir ini yang mencuat ke permukaan.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melaporkan adanya kasus korupsi baru yang dilakukan perusahaan konstruksi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
- Kejaksaan Agung tengah mendalami sejumlah kasus yang menyeret BUMN dan kementerian. Salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI di Kemenkominfo.
- Perkara korupsi lainnya berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) periode 2013-2019 di PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo,
- dan dugaan korupsi pada anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, PT Graha Telkom Sigma.
Kasus-kasus di atas belum ditambah dengan yang saat ini ditangani KPK terkait pencucian uang dan dugaan korupsi oleh 460 orang Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan yang secara total PPATK menghitung ada Rp 300 triliun transaksi ganjil sejak 2009.
Tak heran jika muncul isu “SBY-kan JKW”. Seperti dituliskan Ganda Situmorang dalam tulisan Deja Vu, Beruntunnya Skandal Megatriliun di Penghujung Periode Kedua SBY dan Jokowi
Menanggapi isu yang beredar soal hal tersebut, Koordinator Gerakan Anti KKN Alumni UI (GA KKN AUI) Amroeh Adiwijaya mempertanyatakan siapa yang menggulirkan isu korupsi pada sisa pemerintahan Jokowi yang mirip era akhir pemerintahan SBY?
“Tidak penting (siapa, red.), namun dengan kejelian melangkah berikutnya akan membedakan antara sampah atau berlian, atau pepatah ‘ke mana kelok lilin, ke sana kelok loyang’ = tidak punya pendirian, selalu mengikut kata orang lain, atau beda SBY dengan Jokowi,” ucap Amroeh.
“Kalau mau beda dengan yang tidak dilakukan SBY, maka Jokowi juga PDIP(?) harus melangkah cerdas dan monumental,” ujarnya.
Amroeh menjelaskan dalam tulisannya, “Mau atau Tidak?” Opini atas Munculnya Isu “SBY-kan JKW” bahwa para pendukung Jokowi justru harus menciptakan opini dan gerakan riel massa untuk menyupport aparat/lembaga negara dalam menindak koruptor, siapapun orangnya tak kecuali pro Jokowi/PDIP atau tidak.
“Dengan merealisir maka di masa akhir jabatan presiden Jokowi akan dikenang indah oleh rakyat, dan massa PDIP pun niscaya bertambah banyak,” jelas Amroeh.
“Dan ingat, dengan memberantas korupsi secara gagah berani akan didukung mayoritas rakyat sekaligus dapat menyatukan bangsa. Hanya mau atau tidak untuk melakukan?” pungkasnya.
Baca juga:
