SintesaNews.com – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja akan memanggil panitia acara Silaturahmi Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11), yang memobilisasi perangkat desa se-Indonesia untuk mendukung paslon capres cawapres Prabowo-Gibran.
Bawaslu harus mengusut tuntas dugaan pelanggaran Pemilu 2024 ini atas desakan dari masyarakat yang sudah menyaksikan dengan gamblang dugaan pelanggaran yang bukti-buktinya tersebar di media sosial dan media mainstream.
Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPJJ) telah melaporkan Panitia Silaturahmi Desa Bersatu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
“Berdasarkan temuan dan hasil kajian kami, bahwa pertemuan itu merupakan bagian dari upaya memobilisasi mengarahkan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu,” kata Koordinator AMPJJ Sierra Prayuna di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, pada Kamis.
Acara tersebut dihadiri oleh ribuan kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan perangkat desa.
Menurut Prayuna, hal ini melanggar Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 yang mengatur bahwa aparatur sipil negara, pejabat fungsional, maupun pejabat struktural dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Dalam laporannya, Prayuna menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan Pasal 282 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU, serta Peraturan KPU Nomor 15 Pasal 74.
“Barang bukti kami kutip dari beberapa media, terus juga bukti audiovisual yang sudah kami masukkan ke satu flashdisk. Selain itu, juga saksi-saksi, kami akan terus tambah saksi-saksi yang saat ini cukup banyak tersedia. Akan tetapi, kami coba batasi tiga saksi saja,” katanya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (19/11).
