SintesaNews.com – Melalui sumber internal redaksi, tekait isu yang masih ramai dibahas publik mengenai pembubaran MUI karena petingginya terlibat dengan aktivitas dan kelompok terorisme, LSM MUI nampak kelabakan merespon desakan publik tersebut. Nama LSM ini pun semakin jatuh di mata masyarakat, terkait peran pentingnya yang dirasakan tidak bermanfaat bagi orang banyak.
Para petinggi MUI dengan koordinasi dari KH. Maaruf Amin gencar melakukan lobby untuk memastikan pemerintah tidak mengikuti aspirasi pembubaran MUI yang berkembang.
“Sehingga kita tau beberapa waktu lalu Kemenkopolhukam Mahfud MD sampai ikut bersuara, karena diminta menyampaikan sikap pemerintah yang masih melihat peran penting MUI,” tulis sumber kami dari Konsultan Politik GEN-I
Kekhawatiran LSM MUI lain adalah desakan publik untuk mengaudit dana yang didapat dari sertifikasi halal karena diduga dialirkan pada kelompok-kelompok terafiliasi radikal-terorisme. Audit ini berpotensi semakin merusak kredibilitas MUI. Argumen lobby yang dilakukan adalah: tidak perlu membongkar yang lalu, MUI mendukung pemerintah menerapkan aturan sertifikasi halal baru.
BuzzerRp MUI yang baru mendapat kucuran dana mulai aktif membuat trending topic dan serangan dengan sasaran: (a) merendahkan pencapaian pemerintah, (b) mengangkat perlawanan berbagai elemen masyarakat pada Jokowi, (c) menyerang institusi pemerintah, secara khusus: densus 88, kepolisian, TNI, BPIP, dan KPK, (d) mengangkat klaim kinerja AB, (e) menyerang influencer dan menyerbu percakapan tentang ulama, MUI dan AB.
Terkait item (a) dan (b), jika persepsi publik terhadap pemerintah menjadi negatif maka AB dapat ditampilkan sebagai figur pengganti yang menjadi antitesa Jokowi, seperti AB jadi antitesa BTP di Pilgub. Jika Jokowi ditolak berbagai elemen masyarakat maka AB dapat merangkul. Jika Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur fisik yang mangkrak maka AB akan bangun manusia, dsb.
Item (c) dan (d) dirancang agar proses penyidikan korupsi Formula-e, kasus tanah lahan DP Rp0, dsb. tidak menjangkau AB. Jika sampai menyebut AB maka framing yang disiapkan:
i) wujud pemerintah otoriter,
ii) penyidikan bermotif politik,
iii) menyingkirkan aspirasi umat.
Framing di atas ini menjadi dasar dilakukan pengerahan masa untuk menyerang institusi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya buzzerRp MUI dan afiliasi kelompoknya akan:
i) mengembangkan persepsi publik bahwa ulama sebagai representasi umat,
ii) ulama tidak tunduk pada hukum dan institusi negara,
iii), ulama yang ‘asli’ adalah dari faham wahabi-salafi,
iv) menangkap ulama apapun alasannya tidak bisa diterima dan harus dilawan umat,
v) kandidat capres yang bisa maju adalah yang dapat persetujuan ulama yaitu AB. Menyerang AB akan dianggap menyerang umat. Taktik akan diiringi aksi lapangan Neo FPI/HTI.
Melihat strategi politik MUI, sangat rapi dan tersusun bersama antara klompok radikal, dan para bohir yang suka disebut 3C, yang didukung oleh intelijen negara asing, Konsultan Politik GEN-I berpendapat, “Kita sebgai rakyat Indonesia kaum nasionalis relijius, harus jeli, cerdas dan tanggap dalam menghadapi beberapa titik serang balik yang terancang secara sistematik oleh klompok-kelompok yang disebutkan itu.”
GEN-I mengajak rakyat Indonesia yang masih mencintai negerinya utuh dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dalam Bhineka Tungga Ika untuk menyatukan langkah dan gerakannya dalam menangkal anasir-anasir politik jahat yang akan memporak-porandakan Indonesia ke depan.
