SintesaNews.com – Simpang siur kabar mengenai apakah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan dilanjutkan atau apakah ada keputusan lain, akan diputuskan melalui konferensi pers yang segera digelar pukul 17:00 WIB, Sabtu, 17/07/2021.
Sebagai representasi dari pemerintah yaitu yang menggawangi PPKM Darurat ini Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Didampingi juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menkominfo Jhonny G. Plate.
Sejak kemarin, berdasarkan informasi dari Menko PMK Muhadjir Effendy yang telah mengatakan kepada media bahwa Presiden Jokowi memutuskan dalam rapat kabinet akan melanjutkan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021, publik ramai membahas hal ini.
Di sisi lain masih banyak suara yang berharap PPKM Darurat ini tidak dilanjutkan.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan situasi saat ini merupakan “Darurat Kesehatan” masyarakat.
“Sekarang ini memang ada kedaruratan kesehatan sehingga militer ikut turun tangan untuk ikut mengatasi kedaruratan itu,” jelas Mahfud.
Keputusan Perpanjangan PPKM Darurat dalam 2-3 Hari ke Depan
Keputusan PPKM Darurat diperpanjang atau tidak baru akan diambil pada dua sampai tiga hari ke depan. Saat ini, pemerintah masih melakukan evaluasi hasil kebijakan untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) tersebut.
“Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan ke presiden. Saya kira dua sampai tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi,” kata Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Sabtu (17/7).
Luhut mengklaim mobilitas dan aktivitas masyarakat menurun signifikan pada pelaksanaan PPKM Darurat sejak 3 Juli, dilihat dari beberapa alat ukur salah satunya intensitas lalu-lintas di Google Maps. Namun, menurut Luhut, penurunan mobilitas belum membuat kasus Covid-19 melandai.
“Saya mohon dengan sangat untuk mematuhi protokol kesehatan, selama periode PPKM ini,” ujarnya.
Luhut juga meminta masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah agar target herd immunity segera terwujud. Ia mengklaim vaksinasi sudah masif.
Alokasi Bantuan PPKM Darurat Rp39,19 triliun, Ada Bansos Tunai hingga Diskon Listrik
Pemerintah akan memberikan bantuan sosial senilai Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang membutuhkan di tengah lonjakan kasus Covid-19.
“Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami para menterinya untuk memberikan bantuan yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM,” Luhut (17/7/2021).
Adapun bantuan tersebut meliputi:
- Beras 10 kilogram untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat
- Bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat
- Tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta penerima manfaat sembako
- Bantuan sosial tambahan untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat usulan daerah
- Alokasi anggaran Rp10 ttriliun untuk program Kartu Prakerja
- Subsidi listrik rumah tangga 450–900 VA diperpanjang tiga bulan sampai dengan Desember 2021
- Subsidi kuota internet 6 bulan Subsidi abonemen listrik diperpanjang hingga Desember 2021.
