Penulis: Ganda Situmorang
Patriot 98 NKRI
Menyambung Surat Terbuka kami kepada Ketua KPK perihal dukungan kepada KPK menindak korupsi Anies Baswedan.
Baca: Surat Terbuka: Dukungan kepada KPK Tindak Korupsi Gubernur DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta bisa disebut indikator utama Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Di manapun negara di dunia ibukota negara menjadi etalase tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu birokrasi yang melayani, bekerja secara akuntabel dan tidak sekedar retorika.
KPK sebagai lembaga ad hoc (sementara) dengan UU lex specialist (kewenangan lebih) memang diberi misi khusus memberantas korupsi dengan kuasa menu komplet mulai dari lidik, sidik, dan penuntutan bahkan OTT yang selalu menjadi pertunjukan fenomenal itu. Berbagai modus korupsi dalam panggung tata kelola pemerintahan memang masih menjadi momok bagi negeri ini.
Namun sayangnya, publik melihat KPK selama beberapa tahun terakhir seolah kehilangan fokus. KPK semakin tenggelam dalam hingar bingar sepihak bersama media dan LSM yang ditengarai itu-itu saja seperti komplotan.
KPK semakin receh. Seperti pendulum terlepas semakin jauh dari ruhnya. Itulah KPK yang dilihat publik sekarang. Sibuk lidik, sidik dan OTT kasus receh dan nun jauh di daerah. Senjata pertunjukan andalan OTT pun semakin garing dengan kasus recehan lebih banyak nuansa infotainment.
Lihatlah bagaimana kasus Triliunan di Institusi Penegak Hukum sebelah seperti Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Bandingkan nilainya dengan kasus yang ditangani oleh KPK ibarat bumi dan langit.
Seharusnya KPK kalau mau mengembalikan marwahnya fokus saja Penindakan Korupsi di provinsi DKI Jakarta. Karena ini merupakan barometer nasional.
Ada candaan namun jangan-jangan benar adanya. Kalau kasus korupsi dibongkar semua maka tidak ada pejabat tersisa di negeri ini. Siapakah pejabat yang benaran tidak pernah melakukan korupsi di negeri ini? Atau dibalik, siapa pejabat mulai dari RT hingga Gubernur yang tidak pernah melakukan berbagai modus korupsi?
Dengan testing TWK sebenarnya ibarat menyibak semak belukar. Begundal penggembos KPK dari dalam telah dibersihkan. Disamping 75 staf yang tidak lulus TWK, catat juga media dan ormas yang suara sumbangnya kompak bersama gerombolan 75 orang tidak lulus TWK bikin keonaran ke sana ke mari untuk kepentingan kelompoknya seolah sedang berjuang untuk bangsa dan negara.
PPATK silakan cek juga aliran dana media dan LSM terafiliasi KPK tersebut. Di situ ada ICW, TI dan lain lain. Seolah paling bersih dan transparan padahal komplotan mereka sendiri berjejaring ekslusif itu-itu saja.
Sesuai dengan strategi pencegahan korupsi fokus, terukur dan berdampak. KPK khususnya penindakan, fokuslah di provinsi DKI Jakarta, hentikan merengek dan playing victim bahwa KPK dilemahkan, publik menunggu dengan segudang data dan informasi beredar di ruang media sosial dan mainstream. Tak perlu OTT karena sudah banyak dugaan peristiwa korupsi.
KPK jangan kerdilkan diri sendiri dengan kasus receh dan wacana macan kertas. Segera tetapkan Gubernur DKI Jakarta sebagai tersangka korupsi.
Salam Pancasila 🇮🇩
10082021
Baca juga:
Surat Terbuka: Dukungan kepada KPK Tindak Korupsi Gubernur DKI Jakarta
