SintesaNews.com – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Riau, Imam Munandar Naingolan, SH. mengutarakan pandangannya mengenai Pertamina Hulu Rokan yang sejak Agustus 2021 lalu mengambil alih pengelolaan Blok Rokan dari Chevron. Ia mengemukakan bahwa sebaiknya Kantor Pusat Pertamina Hulu Rokan agar dipindahkan ke Riau untuk memberikan multiplyer effect bagi ekonomi masyarakat Riau.
“Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa pasca pengelolaan blok Rokan oleh Pertamina akan lebih baik, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Riau,” kata Imam Munandar Nainggolan SH., melalui keterangan tertulisnya.
Ia meminta agar seluruh proses lelang/tender akan memaksimalkan keterlibatan perusahaan lokal di Riau, dan juga meminta Kantor Pusat Pertamina Hulu Rokan di Jakarta agar dipindahkan ke Riau karena akan memberikan multiplyer effect bagi ekonomi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Imam Munandar Nainggolan SH., selaku Ketua DPD PA GMNI Riau dalam Kongres IV di Kota Bandung.
Kongres PA GMNI ke-4 itu dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 8 Desember 2021.
Kongres tersebut akan dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi dan dihadiri berbagai tokoh nasional dan seluruh utusan daerah se-Indonesia.
DPD PA GMNI Riau di bawah pimpinan Imam Munandar SH. mengutus 3 orang delegasi pada hajatan nasional tersebut.
Salah satu delegasi, yakni Wakil Sekretaris DPD Sapuan, S.Sos mengatakan bahwa kegiatan ini penting dihadiri, selain sebagai regenerasi kepemimpinan DPP PA GMNI, juga tak kalah penting untuk membahas berbagai isu untuk dijadikan rekomendasi nasional kepada pemerintah pusat.
Tema Kongres IV PA GMNI kali ini adalah “Nasionalisme Menjawab Tantangan Jaman”.
Lebih lanjut Imam Munandar Nainggolan, SH menuturkan bahwa ada banyak isu yang akan menjadi perhatian DPD-DPD PA GMNI se-Indonesia, setidaknya PA Riau mengklasifikasi kedalam tiga isu utama, yakni, lokal, nasional dan global.
Beberapa isu yang akan di bawa oleh PA Riau pada Kongres IV PA GMNI;
1. ISU LOKAL
- Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa terjadi harmonisasi pengelolaan hutan antara konservasi hutan dan investasi pada perkebunan kelapa sawit di Riau
- Pemerintah Pusat harus memastikan bahwa pasca pengelolaan blok Rokan oleh Pertamina akan lebih baik, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Riau, meminta agar seluruh proses lelang/ tender akan memaksimalkan keterlibatan perusahaan lokal di Riau, meminta Kantor Pusat Pertamina Hulu Rokan di Jakarta agar dipindahkan ke Riau karena akan memberikan multiplier effect bagi ekonomi masyarakat
- Meminta Program TORA konsisten di jalankan di Riau
- Meminta seluruh perusahaan-perusahaan multinasional di Riau, memberikan keterbukaan informasi publik terkait seluruh proses pengelolaan usaha didaerah hingga serapan tenaga kerja yang merupakan putra daerah Riau
- Meminta pemerintah pusat menetapkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus di Riau, yakni; KEK Pelabuhan Tanjung Buton, KEK Kuala Enok, dan KEK Pulau Rupat. Hal ini mengingat di ketiga daerah tersebut sangat memungkinkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi baru
- Pemerintah pusat harus memastikan pembangunan Tol Trans Sumatera dan jalur kereta api Rantau Prapat – Duri di Riau tetap berjalan sehingga terjadi konektivitas antar provinsi
- Membangun Tempat Pengumpulan Ikan (TPI) di Rokan Hilir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan pertambahan nilai ekonomis pada hasil tangkapan para nelayan
- Meningkatkan dan memastikan pemerataan bantuan hibah peremajaan kelapa sawit rakyat di Riau
- Meminta pemerintah pusat serius memberikan perhatian dan pembiayaan pada pengembangan nilai ekonomis sagu di Kab. Kep. Meranti
- Keterbukaan proses investigasi dan inventarisasi pada kepemilikan konglomerasi lahan dengan melibatkan komunitas seperti halnya PA GMNI dan sebagainya serta keseriusan penegakan hukum pada seluruh permasalahan agraria dan perhutanan di Riau
2. ISU NASIONAL
- Meminta pemerintah tegas melaksanakan penegakan hukum pada tindak pidana khusus, baik itu oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK
- Program deradikalisasi agar semakin digencarkan pemerintah dengan melibatkan komunitas mulai dari Aceh hingga Papua
- Meminta pemerintah pusat mencari sumber pembiayaan baru selain hutang luar negeri pada proyek-proyek strategis nasional sebagaimana sektor-sektor yang menguasai hajat hidup rakyat tertuang dalam pasal 33 Konstitusi RI
- Meminta agar pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada tetap dilaksanakan bersamaan pada tahun 2024
- Memberikan insentif Dana Alokasi Khusus lebih banyak bagi daerah-daerah yang mampu mempertahankan penanganan Covid 19 lebih baik di daerahnya, hal ini untuk memacu keseriusan pemda mengatasi pandemi Covid 19
- Mendukung pemerintah pusat pada percepatan program bahan bakar bersumber dari non fosil, khususnya dari kelapa sawit (B100)
3. ISU GLOBAL
- Meminta isu perubahan iklim global memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena masih tetap konsisten menjaga hutan Indonesia
- Menolak klaim Pemerintah Tiongkok pada Laut Natuna Utara
- Memaksimalkan peran Indonesia pada Keketuaan G20.
