SintesaNews.com – Myanmar mengumumkan status darurat selama satu tahun setelah Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, bersama beberapa pejabat lainnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), ditahan oleh militer pada 1 Februari lalu.
Militer menuding ada kecurangan masif dalam pemilihan umum negara itu pada November 2020, yang membuat NLD memenangkan mayoritas kursi di kedua majelis parlemen. Komisi Pemilihan Umum Myanmar membantah tudingan tersebut.
Kudeta Myanmar sudah berlangsung sejak 1 Februari 2021. Pemicunya adalah partai Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) -yang berafiliasi dengan Militer Myanmar- kalah dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) -partai bentukan Aung San Suu Kyi.
Menurut USDP, NLD telah bermain curang pada pemilu tahun lalu sehingga pemerintah yang ada sekarang tidak sah serta pantas dikudeta.
Sepanjang kudeta berlangsung, Militer Myanmar sudah menerima berbagai sanksi atau hukuman. Selain Korea Selatan, hukuman terakhir berasal dari Amerika di mana mereka menghentikan/ memblokir aktivitas dagang Kementerian Myanmar dan perusahaan-perusahaan afiliasi militer. Hal tersebut tak ayal menjadi pukulan bagi Militer Myanmar yang banyak mengumpukan uang dari sana.
Selain sudah menerima berbagai sanksi, Militer Myanmar juga sudah membantai dan menangkap banyak orang sepanjang kudeta. Per berita ini ditulis, Militer Myanmar sudah membunuh lebih dari 120 orang dan menangkap kurang lebih 2150 orang. Mereka yang ditangkap berasal dari berbagai latar belakang mulai dari aktivis, petugas medis, hingga politisi.
Baca juga:
