Penulis: Thomy Setiawan
Tak banyak yang tau, bahwa pelibatan TNI dalam penumpasan gerilyawan ISIS di Poso, membutuhkan perdebatan yang panjang dengan DPR.
Liputan singkat soal perdebatan panjang itu bisa dilihat di sini:
Adalah Jokowi yang sejak 2014 memperjuangkannya, dan pada 2015 DPR secara resmi mengijinkan TNI dilibatkan bersama Polri di Poso.
Tahun 2015, sebuah “Latihan” PPRC TNI yang melibatkan 3 angkatan di Poso, salah satu “materi latihan”-nya adalah :
- menembakkan 120 biji roket “self propelled” kaliber 122mm milik resimen artileri Marinir lewat alutsista “GRAD” & “VAMPIRE”-nya, ke jantung pertahanan Santoso di perbukitan & hutan Tamanjeka di Poso
Dengan kecepatan jelajah 2.516 meter per jam, maka jarak jangkau roket bisa mencapai 20,75 km.
Saat terdetonasi, hulu ledak bisa menghamburkan 3.150 serpihan kecil baja yang terserak hingga radius 28 meter.
Dengan 120 butir roket artileri Marinir dimuntahkan, dipastikan area seluas 3 hektar akan luluh lantak. Alias, saat “latihan” di 2015 itu, kubu Santoso sudah di-BUMI-HANGUS-kan
Belum cukup sampai di situ, per 1 Januari 2016 Satgas Tinombala resmi diaktifkan. Yang seharusnya Satgas sudah selesai per Desember 2019, sampai detik ini masih diperpanjang
Sebagai catatan, pada 1 Januari 2016 itu, TNI belum memiliki kotama bernama KOOPSSUS, gabungan unit elite Denjaka, Gultor dan Bravo.
Baca: Ada Teroris Internasional Menanti Kekacauan yang akan Dibuat Kadrun
KOOPSSUS ini menjadi tambahan amunisi bagi Satgas Tinombala untuk membasmi gerilyawan ISIS di Poso
Penugasan KOOPSSUS ini adalah berdasarkan perintah langsung Presiden, dan tentunya tidak perlu dipublikasikan di medsos.
Percayalah, soal aksi teroris di Sigi, pemerintah telah bekerja dalam SENYAP.
Baca: Pasukan TNI Paling Elit dari yang Terelit Unjuk Kekuatan Penanggulangan Teroris
