SintesaNews.com – Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) memiliki kerjasama membuat pesawat tempur KF-21.
Sebagai kontribusi, Indonesia berjanji akan memberikan pembiayaan sebesar 1,6 triliun won atau $ 1,16 miliar.
Perjanjian kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-21 tersebut ditandatangani bersama Korea Aerospace Industries (KAI) pada tahun 2016. Sejak itu Indonesia juga telah mengirimkan 10 insinyurnya ke KAI Korsel.
Namun kini 5 dari 10 insinyur Indonesia yang tersebut diajukan ke kepolisian Korsel karena diduga membocorkan teknologi terkait jet tempur KF-21.
“Sudah sembilan bulan sejak tim investigasi gabungan pemerintah yang terdiri dari Badan Proyek Pertahanan, Komando Kontra-intelijen Angkatan Bersenjata dan Dinas Intelijen Nasional menyerahkan kasus ini kepada polisi pada bulan Maret,” tulis koran JoongAng Ilbo Korea edisi Jepang hari Kamis (19/12/2024).
Menurut otoritas investigasi, Divisi Investigasi Keamanan Badan Kepolisian Nasional Gyeongnam mengirim lima insinyur Indonesia ke kantor polisi pada tanggal 13 Desember 2024 karena dicurigai melanggar Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri.
Kasus ini bermula ketika pada bulan Februari 2024, dokumen teknis jet tempur KF-21 bocor di saluran Telegram.
Menurut The Korea Times, saluran Telegram tersebut mengklaim memiliki ‘kontak orang dalam’ di militer Korea Selatan dan Badan Pengembangan Pertahanan (ADD).
Pada saluran Telegram tersebut diumumkan ketersediaan dokumen yang terkait dengan KUH-1 Surion, helikopter pertama yang diproduksi di dalam negeri Korea Selatan.
Bersamaan dengan pengumuman itu, saluran telegram itu juga memposting gambar berbagai komponen helikopter.
Pihak berwenang Korea Selatan kemudian menyelidiki saluran Telegram yang diduga terlibat dalam penjualan “dokumen teknis” terkait spesifikasi jet tempur KF-21 “Boramae” dan helikopter KUH-1 Surion.
Penyelidikan melibatkan beberapa lembaga nasional Korea Selatan, termasuk militer, polisi, dan intelijen, karena informasi ‘sensitif dan rahasia’ telah bocor ke pihak luar.
Setelah insiden kebocoran teknologi, Indonesia mengusulkan untuk mengurangi kontribusi menjadi 600 miliar won karena kondisi ekonomi.
Awalnya, Indonesia memutuskan untuk membayar 1,6 triliun won (sekitar 170 miliar yen) sebagai kontribusi pengembangan bersama hingga 2026 untuk menerima berbagai bahan teknis.
Kontribusi Indonesia menurun dari awalnya dijanjikan $ 1,16 miliar menjadi $ 437 juta.
Padahal untuk pengembangan pesawat ini dibutuhkan investasi sekitar $ 178 juta untuk produksinya, yang dibebankan pada KAI Korsel.
Badan Proyek Pertahanan mengatakan, “Kekurangan sumber daya keuangan akan dibagi bersama oleh perusahaan (KAI) dan pemerintah, dan pemerintah akan menanggung lebih banyak beban.”
Dan diputuskan bahwa transfer teknologi untuk Indonesia akan berada dalam kisaran 600 miliar won.
Setelah penyelidikan pihak berwenang Korsel pada pertengahan Desember 2024 ini, 5 insinyur dari Indonesia diduga terlibat dalam kebocoran dokumen teknis pengembangan pesawat tempur KF-21 di saluran Telegram.
Dari penyelidikan di kantor pusat Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, Gyeongnam, para insinyur tertangkap mencoba membawa USB tidak sah yang berisi bahan terkait KF-21 ke luar.
Saat itu, USB berisi 6.600 dokumen.
