Melihat kondisi dan gejolak ekonomi global saat ini, Indonesia hampir dipastikan masuk dalam pusaran resesi global.
OPINI
Penulis:
Imam Munandar
Pemerintah sudah berusaha melakukan semua hal untuk memperlambat resesi nasional tersebut. Tentu hal ini lebih mengerikan dari terpaan akibat pandemi sejak awal 2020.
Pemerintah perlu lebih tegas mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Menurut saya ada baiknya pemerintah menunda di periode saat ini program-program nasional bernilai triliunan dan fokus pada kemungkinan resesi global di tahun 2023.
Saya memiliki asumsi yang agak menyeramkan di tahun depan, bahkan jika pemerintah gagal mengelola anggaran negara demi proyek-proyek presitius, saya khawatir Indonesia akan gagal membayar bunga hutang dan bisa mengakibatkan kelumpuhan ekonomi.
Coba bayangkan, sampai hari ini belanja produk pemerintah masih sangat rendah terhadap produk-produk dalam negeri, kebijakan bahan bakar minyak yang masih memanjakan subsidi 80% dari konsumsi BBM nasional, kebijakan sumber dana dari denda keterlanjuran penggunaan kawasan hutan dari para konglomerat yang menguasai ribuan hingga ratusan ribu hektar lahan, sektor perikanan, reformasi birokrasi yang lebih efisien, dan banyak peluang lain untuk mencari solusi terhadap ancaman resesi global.
Menurut saya, seharusnya Presiden juga mulai memikirkan untuk menerbitkan PP tentang stabilitas demokrasi, mengingat gejolak sosial demokrasi akan meningkat menuju Pemilu/Pemilukada Serentak di tahun 2024.
Itulah mengapa saya beranggapan, setidaknya untuk melalui ancaman resesi ini perlu perpanjangan masa jabatan presiden, setidaknya 3 tahun lagi, demi menghindari spekulan demokrasi yang memanfaatkan ruang segala cara hanya untuk berkuasa dalam waktu sesaat.
Namun demikian, jika kemungkinan perpanjangan masa jabatan Presiden ini tak dapat dilakukan karena harus dengan perubahan konstitusi, yang mana akan menimbulkan gesekan besar elit politik, maka pemerintah harus benar-benar serius mengelola tantangan dan ancaman resesi global ini.
Tutup semua ruang diskursus kebijakan yang hanya mencari popularitas, fokus melakukan kebijakan penyelamatan ekonomi negara dari ancaman kebangkrutan.
Rakyat Indonesia sudah cukup kebal menghadapi berbagai krisis ekonomi, hanya saja jika krisis pangan dan energi terjadi, rakyat Indonesia belum pernah teruji melaluinya.
Ini adalah tugas pemerintah memastikan perut rakyat tetap bisa terisi, meski di tengah resesi global.
Perlu diingat, stabilitas sosial dengan indikator ketersediaan pangan dan energi adalah kunci berjalannya pemerintahan.
Saya sangat setuju ketika dalam sebuah pidato seorang Ketua Umum Parpol mengatakan, bahwa perut rakyat adalah yang paling utama.
Imam Munandar Nainggolan, SH
Presidium GMNI 2011-2013
