SintesaNews.com – Relawan Jokowi Ganda Situmorang mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), sebagai pengelola Blok Rokan, supaya jangan sibuk dengan windows dressing laporan demi pencitraan.
Ganda menyoroti dua isu penting yang seharusnya dilaporkan oleh PHR ke Presiden Jokowi dan publik secara terang benderang yaitu; Efisiensi dan realisasi produksi Blok Rokan; dan realisasi komitmen PHR memulihkan fungsi lingkungan hidup di Blok Rokan Riau.
“Dua isu inilah yang seharusnya lebih tepat untuk diungkapkan ke publik daripada terkesan melakukan pencitraan yang tidak substansial di media massa,” terang Ganda yang pernah bertugas sebagai Tenaga Ahli Stranas PK KPK periode tahun 2019-2020.
“Artinya, setoran Rp 2,7 triliun ke kas negara dari Blok Rokan oleh PHR belum tentu karena peningkatan efisiensi operasional ataupun meningkatnya lifting, karena memang waktu belakangan ini harga minyak mentah dunia melambung sekitar USD 72 per barel. Jadi bukan hasil kinerja atau prestasi PHR,” sambungnya.
“Seharusnya, PHR lebih tepat mengungkap berapa produksi minyak Blok Rokan setelah alih kelola PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), yaitu setelah tanggal 8 Agustus 2021 hingga saat ini. Kemudian mengungkap pula strategi efisiensi yang telah dilakukan PHR sehingga Biaya Pokok Produksi atau BPP per barel PHR harus lebih rendah dari CPI,” tegas Ganda.
Pesan Presiden Jokowi pada 12 Agustus 2021 jelas agar alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bisa menggenjot produksi minyak nasional.
Isu kedua adalah terkait dana pemulihan lingkungan hidup, yang dijelaskan Ganda.
“Pemulihan Lingkungan Hidup Blok Rokan menjadi kewajiban PHR karena ada penugasan dari SKK Migas mulai 26 Juli 2021, di antaranya pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat ratusan titik lokasi limbah bahan berbahaya beracun (B3) tanah terkontaminasi minyak (TTM),” ungkap Ganda yang aktif di Media Center Jokowi Presiden Posko Cemara 19 pada pilpres tahun 2014. Di itu Ganda berperan sebagai konseptor Konser Salam 2 Jari.
“Selain kewajiban membersihkan limbah B3 TTM untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, ternyata ada ribuan sumur yang tidak berproduksi bekas PT CPI di Blok Rokan yang juga harus ditutup atau dipulihkan Abandonment and Site Restoration (ASR) dan belasan fasilitas lainnya yang juga harus dibongkar sesuai aturan perundang-undangan untuk kepentingan lingkungan,” ungkap Ganda.
“Jadi, tugas-tugas penting itu, jauh lebih penting dari pada mengungkap bahwa PHR berhasil sumbang Rp 2,7 triliun kepada negara,” jelasnya.
Masyarakat Rokan khususnya menunggu keterangan PHR terkait pelaksanaan penugasan untuk memulihkan limbah B3 TTM warisan CPI, maupun akibat dari aktifitas pemboran PHR sendiri, yang itu pun pasti ada limbahnya yang harus dipulihkan.
Ganda mengingatkan para pihak terkait langsung SKK Migas dan PHR supaya duit triliunan rupiah bagi pemulihan lingkungan hidup dan ASR Blok Rokan dikelola secara transparan tanpa konflik kepentingan serta bebas dari state captured corruption. Mulai dari penunjukan pihak ketiga, pelaksanaan dan pelaporan supaya dilaksanakan dan dilaporkan secara akuntabel.
“Itu duit yang sangat banyak. Jangan sampai duit triliunan rupiah dimaksud jadi bancakan korupsi menambah daftar kasus korupsi di KPK,” Ganda mewanti-wanti.
Senada dengan pernyataan Komisaris Utama PT. Pertamina Basuki Tjahaya Purnama beberapa hari yang lalu, Ganda mengingatkan jangan sampai kontrak pemulihan lingkungan hidup Blok Rokan merugikan BUMN dan tentunya akan menimbulkan kerugian negara juga. “Di sini kita kawal Pak Jokowi,” pungkas Ganda.
03122021
