SintesaNews.com – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya dilaporkan atas dugaan terlibat bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal membawa pemberitaan Majalah Tempo ke KPK sebagai data awal untuk membuktikan laporannya.
Menanggapi apa yang dilakukan oleh PRIMA, Menkomarves Luhut B. Pandjaitan, melalui juru bicaranya Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa itu hak demokrasi mereka.
“Ya, kami menghargai hal itu. Sebagai negara demokrasi, kan kita semua setara di mata hukum, dan siapa pun punya hak untuk membuat laporan seperti itu, selama memenuhi syarat dan kualitas pengaduan sesuai mekanisme hukum di KPK. Kita menghargai proses itu,” kata Jodi.
“Mari kita letakkan ini dalam konteks. Ketika terjadi situasi darurat pada awal masa pandemi tahun lalu di mana banyak negara berebut alat PCR, alat ekstraksi rNA, reagen buat PCR dan buat rNA, dan sebagainya, Pak Luhut secara pribadi diminta ikut membantu. Sehingga pak Luhut tergerak untuk membantu supaya saat itu Indonesia punya fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar. Keuntungan yang diperoleh GSI itu juga digunakan kembali untuk bermanfaat bagi masyarakat, seperti untuk memberikan tes swab gratis dan juga genome sequencing secara gratis utk membantu Kementerian Kesehatan, bukan dibagi-bagi dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau dalam bentuk lainnya,” jelas Jodi.
“Jadi Pak Luhut sendiri tidak merasa khawatir dengan laporan tersebut, karena memang tidak ada yang ditutupi, apalagi untuk tujuan bisnis pribadi. Tidak pernah ada keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun yang diterima pak Luhut dari bantuan yang selama ini diberikan. Semua yang dilakukan Pak Luhut selama ini adalah bentuk kontribusi dan pengabdiannya untuk negara,” pungkasnya.
Baca:
Ini Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan Soal Tuduhan Ambil Untung dari PCR Test
