SintesaNews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kriteria pilihan yang ia inginkan untuk menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara, kepada media kemarin (19/1/2022). Jokowi menyebutkan 2 kriterianya, yaitu berlatar belakang arsitek dan pernah menjadi kepala daerah.
“Kalau saya pinginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah,” ungkap Jokowi dalam acara Pertemuan Presiden dengan Pemimpin Redaksi Media Nasional di Istana Negara, Rabu (19/1/2021).
Apabila memang benar kriteria yang diinginkan Jokowi adalah seperti di atas, yang berlatar belakang arsitek, maka Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang kemarin menjadi trending topic di twitter untuk menjadi Kepala Otorita IKN, gugur. Karena BTP berlatar belakang studi geologi, meski berpengalaman sebagai kepala daerah yang cakap dan berprestasi.
Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek, kata Jokowi.
“Punya pengalaman arsitek. Kalau punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu akan lebih baik,” kata Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (19/2).
Jadi apakah calon kepala otorita IKN adalah arsitek dan kepala daerah?
“Belum tentu. Harapannya demikian. Tapi kenyataannya bisa berbeda,” kata Jokowi sambil tertawa.
Saat ditanya apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya.
“Sunda juga?” tanya salah seorang pemimpin redaksi pada Jokowi.
Mendengar hal itu, Jokowi tertawa. Lalu ia menjawab bahwa itu adalah harapannya.
“Ini harapan saya ya. Tapi bisa ada kemungkinan lain,” lanjut Jokowi.
Jokowi belum memastikan waktu penunjukan Kepala Otorita IKN. Masih ada proses untuk ini.
“Setelah ini, kan harus ada Peraturan Pemerintah mengenai Otorita. Setelah itu kemudian dibentuk Panitia Seleksi (Pansel),” ujar Jokowi.
Sementara itu secara terpisah, dilansir dari Tribunnews.com, anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pemilihan Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan presiden.
“Sesuai Undang-Undang yang kita tetapkan itu semuanya menjadi kewenagan Presiden Jokowi dalam waktu dua bulan,” kata Baidowi, Rabu (19/1/2022).
Sosok calon kepala IKN Nusantara harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR.
“Kalau beliau melihatnya arsitek, ya arsiteknya siapa, yang mana. Tentu kemudian harus dikonsultasikan kepada DPR mengenai siapa sosok calon yang akan ditunjuk sebagai kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota,” ujar legislator PPP itu.
Seperti Apa IKN Nusantara Harapan Jokowi?
Jokowi menjelaskan, IKN akan mencerminkan kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, dan zero emission. IKN akan menjadi ibu kota baru yang smart dan kompetitif.
“Membangun budaya kerja, mindset baru berbasis inovasi dan teknologi,” katanya.
Pembangunan Ibu Kota Negara hingga selesai menurutnya butuh waktu 15-20 tahun.
Namun pada 2024 mendatang, diharapkan sudah bisa pindah Istana, serta 4 hingga 6 kementerian.
“Yang penting infrastruktur terlebih dahulu. Kita harapkan pembangunan di luar Istana itu dari investasi juga,” kata Jokowi.
IKN yang memiliki luas 265 ribu hektare dibandingkan Jakarta yang hanya 56 ribu hektare, menurut Jokowi, bertujuan untuk pemerataan. Karena saat ini kegiatan ekonomi dan penduduk 58 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ditanya seperti apa nanti Jakarta setelah ada IKN? “Jakarta ya seperti New York, pusat bisnis, kalau IKN seperti Washington,” katanya.
IKN yang dibangun dengan konsep Nagara Rimba Nusa akan menggunakan energi hijau dari Sungai Kayan.
“Rimbanusa, kota di dalam hutan. Bukan hutan di dalam kota,” kata dia.
Di Nusantara juga akan ada rumah sakit bertaraf internasional seperti yang ada di Bali (Mayo Clinic).
Mengenai Nusantara, menurutnya, itu adalah nama yang paling banyak pendukungnya.
“Nama Nusantara itu dipilih dari 80 usulan nama, yang terakhir dipilih itu 8-10, pendukungnya paling banyak Nusantara, itu sudah berdasarkan ahli sejarah, ahli bahasa dan ahli yang mengetahui nama-nama,” kata Jokowi.
