PBNU, Tambang dan Gerindra Adalah Wujud Program Keberlanjutan
Penulis: Nurul Azizah
Masih ingat pemilu presiden 2024, ke mana arah dukungan sebagian besar pengurus PBNU, ya ke pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Banyak yang klaim telah mendapat arahan resmi dari PBNU untuk mendukung Prabowo Gibran, dan banyak kiai NU memperjuangkan 02 satu putaran.
Hal ini penulis kutip dari pernyataan dari Rais Syuriah PCNU Kota di wilayah Jawa Tengah, beliau mengatakan amanat dari PBNU yang disampaikan beberapa waktu lalu ketika di Magelang, terkait pilpres 2024. Beliau mengatakan amanat itu menyatakan petunjuk PBNU agar pilpres 2024 berlangsung satu putaran, dan nominasi tertinggi untuk paslon 02. Kalau sudah arahan dari PBNU pasti pengurus struktural dibawah PBNU seperti PWNU, PCNU, PCNU luar negeri, MWC, Ranting sampai anak ranting pasti mengajak para santri dan jama’ah untuk memilih 02.
Alasannya dalam setiap survei paslon 02 selalu unggul dibandingkan paslon 01 dan 03. Ya sudahlah pilpres sudah terlaksana dengan banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak 02. Tapi KPU RI sudah mengumumkan hasil perolehan suara, paslon 02 menang 58% sesuai survei yang dibuat oleh Muhammad Qodari dan kawan-kawan.
Kemenangan paslon 02 disambut dengan penuh evoria. Pemerintah kemudian membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP 96/2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2024.
Ormas keagamaan diberi wewenang untuk mengolah wilayah pertambangan. Karena terkesan mendadak, beberapa ormas keagamaan menolak pemberian izin tambang dari pemerintah. Selain itu persyaratan yang diajukan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga tidak gampang, paling tidak ormas tersebut harus memiliki Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didalam juga harus mempunyai koperasi.
Ormas-ormas keagamaan yang memperoleh izin usaha pertambangan meliputi Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Kristen (Persatuan Gereja Indonesia), Katholik (Kantor Waligereja Indonesia), Hindu dan Budha.
Namun beberapa ormas sudah menyatakan menolak pemberian izin tambang. Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sejauh ini menolak. Sedangkan Muhamadiyah sepertinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil tawaran tersebut. Muhammadiyah tanpa mengelola tambang pun sudah menjadi ormas Islam terkaya di dunia. Umatnya yang dikoordinir oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah sudah banyak mengelola bisnis dari rumah sakit, klinik, perguruan tinggi, lembaga pra sekolah seperti PAUD dan TK, sekolah formal dari SD, SLB, SMP hingga SMA/SMK. Panti asuhan, pesantren, TK di Mesir dan Australia, SD di Australia, Kampus di Malaysia dan Korea Selatan, dan bisnis lainnya yang dilakukan oleh Muhammadiyah.
Yang sudah siap menerima izin usaha pertambangan hanya Nahdlatul Ulama, bagaimana tidak siap. PBNU selalu mendampingi pemerintah. Jadi setelah Jokowi purna nanti penggantinya pun harus dekat dengan PBNU. Kalau nanti yang melanjutkan adalah Prabowo Gibran, maka PBNU harus menyiapkan orang-orang yang biasa dekat dengan Prabowo untuk mengelola tambang.
Ketua umum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf menunjuk penanggung jawab proyek adalah Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur, yang juga merupakan pengusaha tambang batu bara.
Tahukan siapa Gus Gudfan, dia adalah bos Perusahaan Tambang NU yang ditunjuk oleh Gus Yahya, selain aktif di ormas NU dia juga sebagai politikus partai Gerindra. Selain itu Gus Gudfan punya usaha di bidang Informasi dan Teknologi (IT), Migas hingga tambang. Menjadi bendahara umum PBNU menggantikan Mardani Maming yang terjerat kasus korupsi.
Jadi kalau PBNU menerima izin pertambangan ya lumrah saja. Kedekatan dengan Presiden Jokowi harus dilanjutkan untuk lebih dekat dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PBNU dengan Jokowi dan Prabowo memiliki keinginan yang sama, yaitu kemesraan dan keberlanjutan.
Presiden Joko Widodo meminta agar tidak khawatir saat presiden berganti, sebab kata Jokowi, program yang ada adalah program keberlanjutan. Prabowo pasti menempatkan kader-kader partainya untuk selalu menjadi tim yang bisa diajak kerjasama.
Sudah tampak jelas arah Jokowi menunjuk Prabowo Gibran sebagai penerusnya. Program keberlanjutan ini diungkap Jokowi saat memberikan sambutan di acara HUT ke-52 HIPMI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (10/6/2024). Ini adalah terakhir kali Jokowi menghadiri HUT HIPMI.
Setelah ormas NU mengolah tambang apakah tradisi kritis ormas tersebut akan terus melekat atau hilang. Apakah ormas NU bisa menjadi simbul kekuatan warga Nahdliyyin untuk bisa mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Apakah NU dan pengurus besarnya akan selalu mendampingi umat atau malah membuat lubang dosa sosial dan ekologi atas dampak kerusakan lingkungan.
Wallahu a’lam bishawab.
Nurul Azizah penulis buku Muslimat NU Militan Untuk NKRI.
