Penulis: Roger P. Silalahi
Hidup di Bali itu nyaman, secara umum tidak ada masalah perselisihan antar wilayah, kelompok, golongan, dan agama. Kehidupan seolah berjalan lambat dan tenang, walau sebenarnya penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Saya sudah hidup di Bali sejak 22 Juni 2006 jam 21:15, sampai sekarang saya tidak pernah merasakan adanya diskriminasi sekeras yang saya alami selama 20 tahun hidup di Bandung dan 16 tahun hidup di Jakarta.
Ada diskriminasi, tapi dalam level yang sangat rendah, dan hanya dianut oleh kaum ‘kurang gaul’ dan ‘sumbu pendek’ yang sangat sedikit jumlahnya, terlihat hanya ketika ada perselisihan yang personal sifatnya, maka kadang keluar premise “Cang Nak Bali…” (Saya Orang Bali), maksudnya adalah menegaskan posisinya sebagai orang asli wilayah tersebut, yang ketika terjadi pada saya akan langsung saya jawab dengan “Cang Nak Jawa Batak…” (Saya Orang Batak), yang saya lanjutkan dengan “Bali, Batak, patuh Indonesia…” (Mau Bali ataupun Batak, sama saja, orang Indonesia), dan mereka langsung diam, mungkin berpikir saya benar, mungkin juga berpikir saya nekat.
Tapi secara umum tidak ada masalah di Bali dalam keseharian, bahkan saya punya beberapa adik angkat, ada yang dari Negara, Karang Asem, ada juga yang dari wilayah Jimbaran. Bersaudara layaknya kandung, tidak ada urusan kesukuan, agama, kelompok atau golongan. Potret Indonesia yang seharusnya, yang sebenarnya, ada di Bali.
Kita ambil contoh Hari Raya Lebaran kemarin, atau Hari Raya agama manapun, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang jaga sama, yang itu-itu juga, Polisi bersama TNI, dan Pecalang (Polisi Adat). Sangat menyenangkan, wilayah yang mayoritas memeluk agama Hindu ini, menjalankan adat istiadat dengan sangat kuat, beririsan dengan keagamaan mayoritas di wilayah, tanpa ada pembedaan perlakuan untuk semua agama. Mekanisme kontrol tingkat RT adalah Kepala Lingkungan, tingkat RW adalah Banjar, tingkat Kelurahan ada Desa Adat, ada juga Kelurahan di sisi Pemerintahan, tapi Desa Adat pegang kendali secara adat, selanjutnya Camat, Bupati, dan Gubernur pegang kendali.
Polisi menangani masalah masyarakat, tapi terkait adat, terkait kegiatan di Lingkungan, Banjar, Desa, maka Desa Adat dengan Pecalang-nya yang pegang kendali. Semua berjalan dalam harmoni, selaras, saling memahami wilayah kerja dan kewenangan, saling menghormati, demikian pula dalam keseharian di masyarakat, semua terbawa dalam nafas harmoni, keselarasan, musyawarah, gotong royong, saling menjaga.
Apa yang menyebabkan Bali begitu berbeda dan mampu menunjukkan ke-Indonesia-an yang sebenarnya…?
Mengapa di Jawa, Sumatra, dan wilayah lainnya tidak demikian…? Jawabannya ada di pemilahan adat (budaya), aturan pemerintah, dan agama, tapi tidak total, ketiganya beririsan dan mengarah pada 1 titik yang sama, kedamaian. Saya teringat struktur adat keluarga Batak, ‘Dalihan Na Tolu’, dan Bali menjalankan hal yang sejenis dengan ini, tapi dalam kaitan antara Pemerintah, Adat, dan Agama. Jadi, tidak ada itu adat (budaya) yang dipaksakan harus satu langkah dengan agama, atau pemerintahan yang harus satu langkah dengan agama. Tidak ada itu agama dijadikan ‘penjajah’ atas pemerintahan dan adat (budaya).
Ada baiknya masyarakat Indonesia melirik Bali sebagai contoh Indonesia yang sebenarnya. Hidup itu indah, ada gotong royong, ada saling bantu, ada saling menghormati. Tidak ada ‘bendera mayoritas’ yang dikibarkan, semua sama dan setara.
Jauh sekali bila dibandingkan Jakarta atau Bandung, yang kaum ‘kurang gaul’-nya berjumlah besar dan cenderung menujukkan identitas mereka sebagai penganut agama mayoritas dan menjadikannya tameng dari kepengecutannya. Di Bali tidak ada pemerintah daerahnya memberlakukan berbagai hal yang sarat dengan ‘politik identitas’.
Bersyukur saya pindah ke Bali, dapat menikmati kembali toleransi yang berjalan baik seperti masa kecil saya (sebelum 80-an), tidak seperti Jakarta di masa sekarang yang penuh dengan intrik ‘politik identitas’ ala Anies Baswedan, penuh dengan rekayasa dan kebohongan yang dipamerkan tanpa rasa malu. Bali tidak seperti Jakarta yang bahkan hal sangat pribadi seperti berdoa saja harus mengikuti kemauan serta petunjuk dari pimpinan pemerintah daerah yang hanya mengerti membangun kekuatan politik dan pencitraan melalui agama yang dipaksakan.
Tidak mau pindah dari Bali, tidak mau pindah ke lain hati, tidak mau harus kehilangan keindahan hidup di alam demokrasi yang penuh toleransi, penuh kedamaian, kesetaraan, dan keselarasan.
-Roger Paulus Silalahi-
