SintesaNews.com – Sebanyak 30 alumni perguruan tinggi dan SLTA yang tergabung dalam Alumni Untuk Indonesia (AUI) menyatakan sikap melawan praktek-praktek intoleransi di dunia pendidikan Indonesia.
Kasus pengangkatan wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran menunjukkan bahwa masih begitu kuatnya kaum yang terpapar virus khilafah –terafiliasi pada organisasi terlarang seperti HTI– berada di posisi penting pada dunia kampus.
“Kejadian ini tentu tidak dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri mengingat proses seleksi wakil dekan pasti telah melalui berbagai tahapan dan melibatkan berbagai pemangku kebijakan di universitas terkait,” ujar Deny Fajar, mewakili AUI.
“Meski yang bersangkutan telah dibatalkan pengangkatannya oleh Rektor, namun tak terdengar sanksi kepada yang bersangkutan sebagai bentuk upaya penangkalan berkembangnya kelompok anti Pancasila dan NKRI,” katanya geram.
Belum usai kasus tersebut, muncul kasus ketentuan mengenakan jilbab pada murid non- muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat. Peraturan ini konon telah berjalan selama 15 tahun.
“Terasa naif ketika bangsa sedang sibuk berbenah untuk maju dengan membangun kebersamaan dari berbagai keberagaman sesuai dengan falsafah Pancasila, namun hal semacam ini masih saja berlangsung bagai tak tersentuh hingga kemudian menjadi viral,” tegas Deny.
“Patut diduga kejadian di SMKN 2 Padang, bukanlah satu-satunya,” imbuhnya.
Kasus lainnya yang baru-baru ini juga menjadi viral adalah pasar muamalah di Depok yang hanya melayani pembeli dengan mata uang Dinar dan Dirham.
Hal ini jelas tindakan yang tidak nasionalis dan bertentangan dengan UU no 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan rasa keprihatinan atas kondisi tersebut, AUI menyampaikan pernyataan sikapnya:
Mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kepala Sekolah dan seluruh pejabat atau oknum terkait di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat atas aturan pengenaan jilbab bagi seluruh murid-muridnya tanpa mempertimbangkan agama yang dianut.
Hal ini adalah wujud nyata tindakan intoleransi dan anti keberagaman.
Selain itu, AUI Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menegakkan permendikbud 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Sekolah yang telah secara tegas, lengkap dan bijak mengatur ketentuan seragam nasional, seragam sekolah, seragam sekolah untuk muslimah dan seragam pramuka.
Oleh karenanya segala bentuk peraturan yang bertentangan harus dicabut dan dibatalkan agar tidak menimbulkan perilaku sektarian dan menjadi virus intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa.
AUI juga mendesak Kemendikbud dan KASN untuk mengambil tindakan tegas terhadap wakil Dekan FIPK Universitas Padjajaran yang telah dibatalkan pengangkatannya.
Dengan membatalkan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, termasuk menindak oknum-oknum yang terlibat dalam proses pemilihannya.
Lebih lanjut, AUI meminta Kemenpan RB dan BKN untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran Bersama melalui tindakan screening dan counseling, serta memproses hukum maupun administratif bagi ASN yang terbukti terafiliasi dan tidak ingin kembali ke falsafah ideologi negara Pancasila.
“Kami (AUI) juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat hukum terkait agar menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap para pelaku kegiatan jual beli di Indonesia yang menolak menggunakan mata uang Rupiah,” lanjut Deny Fajar.
AUI mengapresiasi dan mendukung dikeluarkannya Perpres no 7 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE).
AUI juga sangat mendukung ditandatanganinya Surat Edaran Bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Larangan Bagi Aparatur Negara Untuk Berafiliasi Dengan Dan/Atau Mendukung Organisasi Terlarang Dan/Atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya.
Alumni untuk Indonesia
Alumni Untuk Indonesia (AUI) mendeklarasikan diri pada 21 Desember 2020, di depan patung Bung Karno, GBK Senayan. Dilatarbelakangi dengan mencuatnya kasus intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa berdasarkan Pancasila.
1. Alumni USU NKRI
2. Alumni ITB NKRI
3. Alumni UNPAD NKRI
4. Alumni KAMIPB NKRI
5. Alumni Sriwijaya Rantauan NKRI
6. Alumni UNS NKRI
7. Forum ALUMNI JAWA TIMUR
8. Alumni UNAIR NKRI
9. Alumni UNDIP NKRI
10. Alumni TRISAKTI UNTUK INDONESIA NKRI
11. Alumni UNIBRAW NKRI
12. Alumni Jerman & Diaspora NKRI
13. Alumni UGM NKRI
14. Alumni UNTAR NKRI
15. Alumni SLTA NKRI
16. Alumni PL NKRI
17. Alumni Kanisius Menteng 64 Untuk Indonesia
18. Alumni UKI NKRI
19. Alumni UNILA Lampung NKRI
20. Alumni UI NKRI
21. Alumni Amerika NKRI
22. Alumni Al Azhar Cairo, Mesir NKRI
23. Alumni IAIN NKRI
24. Alumni UNAS NKRI
25. Alumni NHI Bandung NKRI
26. Alumni SMA JABAR NGAHIJI NKRI
27. UNSRI NKRI
28. SMA Surabaya NKRI
29. Universitas Andalas NKRI.
30. Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB).(*)
