Sebaiknya BPK sebagai auditor negara berhenti berpolemik tentang audit keuangan. Disiplin dan konsisten sesuai tupoksi masing-masing. Cukuplah BPK dengan label WTP tak perlu mengambil pulak tupoksi Dirjen Pajak dengan label Lebih Bayar, Kurang Bayar atau apalah yang bukan tupoksinya.
KOLOM
OPINI
Ganda Situmorang
Patriot 98 NKRI
Bagi yang sudah pernah lapor pajak tahunan (SPT) tentu tidak asing lagi istilah perpajakan ini, Lebih Bayar dan Kurang Bayar.
Tetapi memang khusus DKI. Sepertinya kasat mata ada gerombolan yang selalu kompak menggunakan istilah pajak ini untuk temuan yang sangat bau amis korupsi dengan sebutan Lebih Bayar. Enaknya bagi mereka, ga enaknya bagian rakyat.
Lucunya, tak satu kata pun minimal mempertanyakan makna lebih bayar ini keluar dari mulut mereka yang selama ini vokal anti korupsi. Tempo, ICW, TI Indonesia, PWYP, IPW, dkk!
Gerombolan ini sangat kasat kata bermain sepihak. Can’t do wrong untuk DKI, everything is wrong untuk sisanya!
Lebih Bayar…, lebih bayar! Emangnya laporan SPT apa pake istilah lebih Bayar.
Korupsi atau tidak, itu saja.
Untunglah masih ada Jenderal Firli, tunggu tanggal mainnya Gubernur DKI jadi pasien pesakitan KPK, dan juga kepada para LSM supaya segera diadakan audit menyeluruh terhadap keuangannya. Bongkar saja siapa tangan yang nyuapin mereka makan selama ini. Follow the money!
Salam Pancasila 🇮🇩
13072021
