Penulis: Ellen Frani
Bagian Pertama
Membandingkan sesuatu harusnya apple to apple, namun dengan sedikit membandingkan. Data dari BPS, semoga rekan-rekan bisa mendapat rekam jejak, serta integritas, dan kemampuan seorang calon kepala negara dari sisi managerial dan pengelolahan kinerjanya.
Dalam tatakelola pemerintahan yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, secara sederhana hal tersebut bisa dilihat dari angka kemiskinan di daerah tersebut. Jika terjadi peningkatan angka kemiskinan bisa dikatakan bahwa pemimpin tersebut gagal. Jika angka kemiskinan turun walau sedikit boleh dibilang pemimpin telah berhasil dalam mengelola dan menagement tata pemerintahan.
Sedikit ilustrasi….
DKI Jakarta
Terdiri dari 4 kota madya dan satu kabupaten yang semua pemimpinnya diangkat langsung oleh Gubernur, artinya bisa sewaktu-waktu diganti kalau Gubernur merasa kinerjanya tidak perform.
Luas wilayah: 7.659 KM²
Jumlah Peduduk: 10.64 Jt jiwa.
APBD 2022: RP 82.47 T
Jawa Tengah
Terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota madya, yang pemimpinnya di pilih langsung oleh rakyat (daerah otonomi), artinya Gubernur tidak bisa mengganti, sampai ada pemilihan lagi (5 tahunan)
Luas wilayah: 33,334 KM²
Jumlah Penduduk: 37,49 juta jiwa
APBD 2022: RP. 24.61 T
Dari perbandingan angka-angka di atas seharusnya DKI bisa lebih berinovasi dalam menyejahterahkan rakyatnya.
Namun pada kenyataannya selama 5 tahun kepemimpinan tidak demikian. DKI lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat kecil. Kalaupun ada pasti meninggalkan masalah.
Gagasan-gagasan yang dicanangkan hanya angin lalu, OK/OC, DP 0% gagal, Puskesmas hanya 1 yang dibangun, sementara di sisi lain di buat proyek ambisius seperti JIS, dan Formula E yang menghabiskan anggaran besar, dan pada akhirnya menyisakan banyak masalah. Padahal proyek tersebut sudah mengabaikan nilai sosial dan kemanusiaan pada masyarakat, dimana dikerjakan saat pandemi covid terjadi di negara kita.
Yang lebih parah angka kemiskinan DKI yang selama ini selalu di kisaran angka kepala 3 (3,42 sebelum covid Septeber 2019), setelah covid angka kemiskinan dan memasuki angka pemulihan, angka kemiskinan tembus di angka 4,69. Seharusnya dengan dukungan anggaran melimpah sebelum melepas jabatan Anies Baswedan bisa berinovasi menjadikan angka kemiskinan kembali turun setidaknya di angka psikologis sebelum musibah covid, 3.42, tapi pada kenyataannya angka kemiskinan meningkat menjadi 4.61, dalam 2 pemulihan tahun sampai masa pemerintahan Anies Baswedan berakhir. Belum lagi membusuknya beras bansos senilai trilunan rupiah yang membusuk dan tidak terdistribusikan, semakin memperjelas kualitas kepemimpinan Anis Baswedan.
Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah sangatlah jauh berbeda.
Di Jawa Tengah angka kemiskinan memang tinggi, akan tetapi dengan inovasi dalam mejalankan pemerintahan Ganjar Pranowo berhasil menenkan angka kemiskinan di bawah angka psikologis saat sebelum musibah Covid terjadi. Akan tetapi Ganjar Paranowo merasa dirinya masih gagal karena angka kemiskinan masih diangka 2 digit, walaupun ada pandemi Covid yang banyak dipakai alasan oleh para pemimpin.
Diketahui September 2021 angka kemiskinan Jawa tengah diangka 11.25% namun pada Maret 2022 berhasil diturunkan menjadi 10.93%. Dengan berinovasi, anggaran yang minim tersebut bisa dioptimalkan oleh Ganjar untuk membangun wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang begitu besar.
Bagaimana Ganjar membangun infrastruktur yang bisa menyentuh masyrakat secara langsung. Dan di akhir kepemimpinannya Ganjar berharap dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 9.85% – 9.05%.
Jika ada yang mempertanyakan masalah Wadas (Gunung Slamet) hal pertama yang perlu masyarakat tahu, masalah Wadas adalah peninggalan pendahulunya, dan perpanjangannya di tandatangani oleh Sudirman Said sebagai Menteri ESDM yang dipecat oleh Jokowi, dan dijadikan Anies Baswedan saat memimpin DKI, dan kedua orang ini adalah orang-orang dekat JK.
Namun Ganjar tidak menyalahkan siapapun mereka membuat regulasi yang tidak melanggar undang-undang, dan akhirnya masalah Wadas dapat diselesaikan dengan memuaskan.
#GANJARkanIndonesia
