SintesaNews.com – Pemerintah menetapkan pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
“Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih,” ujar Prabowo.
Sebelumnya, pemerintah berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi. Namun, anggaran sebesar Rp 10.000 dinilai cukup layak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.
“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelasnya.
Program makan bergizi gratis ini merupakan janji kampanye Prabowo saat Pilpres 2024. Prabowo mengungkapkan bahwa keluarga yang memiliki 3-4 anak bisa menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Jika diakumulasi, bantuan ini bernilai sekitar Rp 2,7 juta per bulan.
Padahal menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam APBN, alokasi anggaran untuk program ini masih dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat harga bahan pangan di setiap daerah.
“Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Ia juga menjelaskan kemungkinan adanya subsidi silang. Daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan memberikan kelebihan anggaran untuk mendukung daerah dengan harga pangan lebih tinggi.
“Implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” tambahnya.
Program makan bergizi gratis rencananya akan dimulai pada 2 Januari 2025. Pada tiga bulan pertama, program ini menyasar 3 juta anak, dengan target peningkatan jumlah penerima menjadi dua kali lipat setelahnya.
“Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling,” kata Dadan, Rabu (27/11/2024).
Pemerintah juga memastikan menu makanan akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal di masing-masing daerah.
