Penulis: Nurul Azizah
Sesuatu yang melenceng di negeri ini selalu mendapatkan respon dari masyarakat. Rakyat yang pro demokrasi pasti peka terhadap orang-orang yang mau merusak demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Ketika kasus pagar laut di Tangerang diketahui oleh masyarakat umum bahwa Perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan terlibat di dalamnya, masyarakat pun bersuara. Aguan mengakui bahwa anak usahanya yaitu PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut Tangerang Banten.
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriandi, bahwa pagar laut di Tangerang Banten mengakibatkan sedikitnya 3.888 orang nelayan merugi senilai Rp 24 Miliar terhitung sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025.
Ramai disebut media Jokowi dan Aguan dalang di balik kasus pagar laut Tangerang. Hal ini berdasarkan penelusuran melalui citra satelit google memperlihatkan pagar laut telah ada sejak tahun 2022. Setahun sebelum HGB keluar, bisa jadi pagar laut ada sebelum tahun 2022. Dimana presiden saat itu adalah Jokowi.
Untuk mengalihkan isu pagar laut, maka menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merupakan menteri titipan Jokowi membuat keputusan dimana masyarakat hanya dapat membeli gas bersubsidi elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Akibat ulah Bahlil banyak masyarakat antri panjang di pangkalan gas. Bahkan ada korban meninggal dunia akibat lama mengantri. Tentunya keputusan Bahlil ini untuk mengalihkan isu pagar laut Tangerang yang sudah diketahui banyak orang.
Carut marut yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden. Infrastruktur memang dibangun, tetapi demokrasi dan konstitusi telah dirusak. Bagaimana kepolisian bisa berpihak kepada kepentingan politik Jokowi dan anak-anaknya ini yang selalu menjadi pertanyaan besar rakyat Indonesia. Maka coretan graffiti “adili Jokowi” bertebaran di Solo, Yogyakarta, Medan, Malang, Jakarta hingga Surabaya.
Respon Jokowi soal munculnya tulisan “Adili Jokowi” di sejumlah daerah terlihat santai tetapi gugup juga.
“Ya itu cara mengungkapkan ekspresi, cara mengungkapkan ekspresi, hehehe,” ungkapnya di hadapan banyak awak media.
Untuk membalas coretan graffiti adili Jokowi, kemudian muncul kebijakan efisiensi oleh Presiden Prabowo. Apakah ini ada hubungannya antara adili Jokowi dan efisiensi anggaran?Menurut penulis dua hal ini adalah harga mahal untuk membayar siapa saja yang berani menulis “adili Jokowi,” sebagai jawabannya adalah efisiensi. Walau diakui oleh pak Prabowo bahwa hasil dari efisiensi untuk biaya makan gratis untuk siswa di sekolah.
Menurut penulis isu efisiensi anggaran di sejumlah kementerian atau lembaga telah menyurutkan isu “adili Jokowi.” Karena isu tersebut tidak mendapatkan respon dari Prabowo.
Yang ada sejumlah kementerian dan lembaga menggelar rapat dengan komisi terkait di DPR RI pada hari Rabu (12/2) dan Kamis (13/2/2025) untuk membahas pagu anggaran 2025 usai terkena pemotongan anggaran imbas efisiensi. Besaran pemotongan anggaran tersebut variatif. Terdapat kementerian dan lembaga yang disunat hingga triliunan, ada pula yang hanya dipotong ratusan miliar rupiah.
Pemotongan ini terkait dengan instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari 2025. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp 306,69 triliun. Apakah pemerintah serius melakukan penghematan? Belum sepenuhnya karena kementrian Prabowo masih sangat gemuk. Kalau mau efisensi benahi dulu jumlah pejabat negara di kementerian.
Mengapa Prabowo melantik 48 menteri dan 5 pejabat yang tidak di bawah koordinasi oleh kementerian koordinator serta melantik 59 wakil menteri untuk periode 2024-2029. Apakah ini namanya efisiensi? Mengapa mengangkat sebanyak 59 wakil menteri? Belum lagi staf khusus, penasihat khusus dan utusan khusus presiden.
Saat pemerintah menggembar-gemborkan adanya efisiensi, tapi disisi lain malah tetap menambah pejabat negara. Lihat saja Sjafrie Sjamsoeddin melantik enam staf khusus atau stafsus Menhan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025, salah satu sosok yang menjadi bahan pembicaraan adalah Deddy Corbuzier. Ini jelas tidak efisien. Jadi menurut penulis efisiensi kurang tepat dengan dilantiknya banyak pejabat di kementerian kabinet merah putih. Berapa uang yang dikeluarkan untuk memberikan gaji, fasilitas dan tunjangan kepada para pejabat negara tersebut.
Jadi tulisan Adili Jokowi yang dilakukan oleh warga di beberapa daerah dibayar mahal dengan adanya efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis yang ikut digagas oleh Jokowi karena ada anaknya yang menjadi wakil presiden.
Nurul Azizah penulis buku Muslimat NU Militan Untuk NKRI.
