Penulis: Andre Vincent Wenas
Di laman resmi BPK Jakarta per 30 Maret 2021 tercantum kutipan berita,
“Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan fakta bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menggelontorkan dana sebesar hampir Rp 1 triliun untuk penyelenggaraan Formula E kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E.”
Lalu,
“Dari jumlah itu, Rp 360 miliar sudah dikembalikan ke PT Jakpro, sementara sisanya masih dinegosiasikan karena kelanjutan Formula E masih belum jelas.”
Kemudian,
“Dalam catatan BPK DKI Jakarta, besaran dana yang dibayarkan Anies kepada FEO adalah 53 juta pound sterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar pada 2019-2020.”
Temuan BPK ini kabarnya juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyerahkan Studi Kelayakan (Feasibility Study) ajang Formula-E yang lebih updated juga komprehensif perhitungannya. Sampai di manakah nasib FS yang baru ini? Hanya tuyul Ancol yang bisa menjawab.
Selang beberapa waktu, pada tanggal 23 Agustus 2021, Dirut Jakpro yang waktu itu masih dijabat Dwi Wahyu Darjoto bilang bahwa Jakpro bisa memastikan ajang Formula E tak membebani APBD DKI.
Entahlah, ia bisa bilang begitu atas keyakinannya sendiri atawa “disuruh” oleh “Firaun”? Walahuallam.
Alhasil, tiga hari kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 Dirut Jakpro Dwi Wahyu Darjoto mengundurkan diri. Apa sebabnya? Tanyakan saja pada tuyul Ancol yang tak pernah berhenti bergoyang.
Gonjang-ganjing Formula-E tak pernah surut dari mata publik. Termasuk soal pengajuan hak interpelasi oleh PSI yang sudah kesekian kalinya sampai akhirnya PDIP pun ikutan.
Masih di tanggal 26 Agustus 2021, malamnya setelah Dirut Jakpro Dwi Wahyu Darjoto mengundurkan diri, Gubernur Anies mengundang 7 fraksi DPRD DKI Jakarta makan malam-malam di kediaman resminya.
Ada 8 parpol yang tergabung dalam 7 fraksi itu: Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB dan PPP. Kesepakatannya, mereka menolak interpelasi.
PSI dan PDIP tak hadir dalam acara makan malam-malam itu. Atau memang tak diundang? Mengapa? Tanyakan saja pada tuyul Ancol.
Tiga bulan berselang, 26 November 2021, ada konferensi pers soal lokasi sirkuit Formula-E. Alberto Longo, co-founder FEO tampil bersama Gubernur Anies, didampingi, politisi Golkar Bambang Soesatyo (sebagai Ketua IMI), politisi Nasdem Ahmad Sahroni dan Dirut Jakpro yang baru Widi Amanasto.
Di situ Bambang Soesatyo menegaskan bahwa persiapan sirkuit Formula-E ini tak boleh sembarangan, lantaran, “…membutuhkan keahlian khusus yang kompleks. IMI sangat berperan di sana, memastikan lokasi sirkuit yang dipilih akan dikembangkan lebih lanjut agar sesuai dengan standar FEO dan juga standar Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).” Wuihhh…
Mereka pun mau minta “arahan” juga dari Presiden Jokowi soal calon lokasi sirkuit Formula-E katanya.
Sontak ini direspon oleh Faldo Maldini, politisi PSI yang juga Staf Khusus Mensesneg. Malah Faldo yang memberi pengarahan bahwa tanggung jawab gelaran Formula-E ada di tangan Pemprov DKI Jakarta.
Maka lebih baik jika Pemprov DKI dan panitia penyelenggara lebih dulu menuntaskan semua permasalahan terkait Formula-E sebelum akhirnya menghadap Presiden, mulai dari venue, jalur, termasuk tata kelola. Semua itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan.
Desember 2021, tepatnya Rabu tanggal 22. Ketua Umum PSI Giring Ganesha bikin jagad politik heboh dengan pidatonya soal Indonesia akan suram jika dipimpin pembohong yang pernah dipecat Pak Jokowi karena tidak becus bekerja.
Terkait soal Ancol, tanggal 28 Desember 2021 dikabarkan PT Pembangunan Jaya Ancol bakal menggunakan sebagian pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun dari Bank DKI untuk pemeliharaan wahana Dufan, pemenuhan gaji karyawan, perawatan hewan di Sea World, dan pemeliharaan seluruh sarana di Ancol sebesar Rp 389 miliar. Jangka waktunya setahun.
Lalu, senilai Rp 516 miliar untuk kredit investasi, jangka waktunya 9 tahun. Pinjaman yang ditandatangani pada 20 Desember 2021 ini akan digunakan untuk pembayaran utang obligasi PUB II Tahap 2 seri A yang akan jatuh tempo pada Februari 2022.
Terakhir, kredit pinjaman investasi senilai Rp 334 miliar yang rencananya digunakan untuk belanja modal tahun 2022 dan 2023. Namun, kredit ini katanya belum dicairkan karena belum ditandatangani oleh pihak PJA dan Bank DKI.
Selasa, tanggal 4 Januari 2022 keluar pengumuman di situs resmi Jakpro, di bagian e-procurement, berjudul: “Jasa Rancang Bangun Proyek Pembangunan Lintasan Balap Formula E (GAGAL)”.
Kemudian, Kamis 6 Januari 2022 Giring Ganesha dan tim PSI Jakarta sidak ke calon lokasi sirkuit juga di Kawasan Ancol. Ini lagi bikin heboh lantaran ia kejeblos lumpur.
Yah memang itu Kawasan timbunan lumpur buangan pengerukan. Di situ tak didapati ada aktivitas pekerjaan konstruksi sirkuit, hanya ada kambing-kambing yang lagi merumput.
Akhirnya, Kamis 13 Januari 2022, Direktur Keuangan Jakpro Yuliantina Wangsawiguna mengundurkan diri saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Alasannya? Untuk menjalani perawatan kesehatan. Ia digantikan Leonardus W. Wasoni Mihardjo.
Kenapa Bu Yuliantina Wangsawiguna jadi tidak sehat? Tanyakan saja pada tuyul Ancol.
Agendanya, Formula-E ini akan diselenggarakan pada Sabtu 4 Juni 2022. Sekitar 4 bulan saja sejak akhir Januari 2022 atau awal bulan Februari 2022.
Lagi pula, sejak temuan BPK di Maret 2021, Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang updated dan komprehensif seperti yang pernah diminta oleh BPK pun belum jelas statusnya.
DPRD DKI Jakarta pun kabarnya belum pernah dipresentasikan soal Studi Kelayakan (FS) yang telah diperbaharui ini.
Sampai di mana nasib FS yang diperbaharui ini? Di mana bukti transfer dana ratusan miliar uang rakyat itu? Siapa kontraktor pembangunan sirkuit? Pohon Mahoni di Monas sudah sehat? Siapa sponsornya? Dan banyak pertanyaan lainnya.
Apakah ada yang bisa bantu jawab?
Jangan suruh tuyul Ancol ikut-ikutan! Bikin ribet aja.
30/01/2022
Andre Vincent Wenas, pemerhati ekonomi-politik
Baca juga:
