Penulis: Langit Quinn
SintesaNews.com – Presiden Jokowi memang dikenal sangat tegas apalagi jika menyangkut kepentingan rakyatnya. Seperti yang dapat kita lihat dari video rekaman rapat terbatas kemarin, ia terlihat sangat tegas dan kesal ketika berbicara mengenai gas.
Senin (06/01/2020), rapat terbatas mengenai ketersediaan gas untuk industri dilaksanakan di kantor presiden. Jokowi menekankan tentang tingginya harga gas.
Beikut kutipan lengkapnya yang di lansir dari SETPRES:
“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sekali lagi kita akan membahas mengenai ketersediaan gas untuk industri terutama yang berkaitan dengan harga. Saya sudah…, beberapa kali kita berbicara mengenai ini. tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas kita yang mahal. Dan perlu saya sampaikan gas bukan semata-mata sebagai komoditas tapi juga sebagai modal komoditas tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional kita.
Ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia baik itu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas. Artinya, ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi maka harga gas sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita dipasar dunia. Kita kalah terus, produk-produk kita, gara-gara harga gas yang terlalu mahal. Karena itu saya minta harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif.
Coba dilihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi, dan sampai di hilir, di tingkat distributor.
Saya juga minta laporan mengenai pelaksanaan Perpres No.40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Apakah ada kendala-kendala dilapangan terutama di tujuh bidang industri yang telah di tetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang kita inginkan.
Menurut saya, ini ada tiga hal yang mungkin bisa kita lakukan. Saya melihat, yang pertama, ada jatah pemerintah 2,2 USD per MMBtu. Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan ini bisa lebih murah. Ini satu. Tapi nanti tanya ke Menteri Keuangan juga.
Yang kedua, DMO(domestic market obligation) diberlakukan, sehingga bisa diberikan kepada industri.
Yang ketiga, bebas impor untuk industri. Ini sudah sejak 2016 enggak beres-beres, saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya.
Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus. Pilihannya kan sebetulnya…, pilihannya hanya dua. Melindungi industri atau melindungi pemain gas, gitu saja sudah.
Saya tadi mau ngomong yang kasar, tapi enggak jadi.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
Silakan Pak Menko.”
(Rapat Terbatas dilanjutkan secara tertutup)
Sementara itu menurut Luhut, Jokowi memberikan waktu 3 bulan untuk seluruh pemangku kepentingan mendapat solusi agar harga gas industri bisa murah. “Dichallenge, awal Maret sudah selesai. Kami mau harga gas US$ 6 (per MMBTU), karena terlalu banyak redundant cost. Banyak biaya tumpang tindih.” Ujarnya.
