SintesaNews.com – Beredar rekaman suara dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta adanya kenaikan dana bantuan politik (banpol) dari APBD untuk Tahun Anggaran 2021.
Dalam rekaman tersebut, William mengusulkan kenaikan dana banpol dari Rp 5.000 per suara menjadi Rp 7.000 hingga Rp 20.000 per suara.
“Pertama, untuk Kesbangpol, mungkin karena memang sudah disampaikan ke saya, mungkin saya harus sampaikan di sini. Apakah mungkin jika dana banpol itu dinaikan, Pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara, mungkin bisa dinaikkan lagi. Kita maunya sih, kalau kita mengusulkan 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban (Rp 10.000, red),” ujar William yang dikutip Beritasatu.com dari rekaman yang beredar, Sabtu (26/12/2020)
William mengatakan, pihaknya sebenarnya menginginkan dana parpol naik setinggi-tingginya untuk membiaya operasional partai. Namun, karena pandemi Covid-19, William minta Pemprov DKI tetap realistis tentang kemungkinan kenaikan dana banpol tersebut untuk Tahun 2021.
“Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja Pak. Bisa tidak kita naikkan lagi di Tahun 2021,” terang dia.
Selama ini, dana banpol senilai Rp 5.000 per suara untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI. Jumlah ini dihitung berdasarkan perolehan suara parpol pada saat pemilihan legislatif.
Terkait rekaman video itu, William menyatakan bahwa rekaman itu tidak utuh. Ia menyatakan jika potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh.
Ia mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran. Bahkan, William menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detail anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.
“Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol itu menanggapi rekomendasi kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Menurut dia, KPK dan LIPI menyatakan bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.
“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi,” ujar William.
“Dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” kata dia menambahkan.
