SintesaNews.com – Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengkhawatirkan dugaan praktik-praktik mafia di sejumlah perusahaan (UU No.17/2006 tentang Kepabean) pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan merajalela. Untuk itu, ARJ mempertanyakan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir (UU No.19/2003 tentang BUMN), apakah mampu bersih-bersih memberantas para mafia tersebut.
“Ada sejumlah modus yang biasa dilakukan para mafia di BUMN. Salah satu di antaranya yang bisa ditelusuri adalah para pelaku yang senang importir obat-obatan dan alat-alat kesehatan,” kata Koordinator ARJ Aidil Fitri Cholid di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Menurut Aidil, modus mafia BUMN itu bisa terendus karena beberapa hal. Diantaranya izin impor obat-obatan dan alat kesehatan (UU No.7/2014 tentang Perdagangan dan atau UU.17/2006 tentang Kepabean) dari luar negeri yang prosesnya sangat mudah masuk ke Indonesia. Sementara industri alkes dalam negeri kian terpuruk.
“Adanya kemudahan izin dan dominasi importir ini akhirnya menjadikan Indonesia negara konsumtif kesehatan daripada memperkuat industri alkes domestik. Ini membuka ruang terhadap para mafia importir. Dia (Erick Thohir) berbenah itu sanggup tidak?” ujarnya.
Untuk itu, ARJ mempertanyakan keseriusan dan komitmen Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih di perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, Erick Thohir pernah mengungkapkan bahwa kelangkaan bahan baku alkes dan obat-obatan turut disebabkan oleh mafia impor.
“Bongkar siapa mafia impornya. Jangan jadi menteri ‘asbun’ (asal bunyi) saja. Solusi yang pasti pun sepertinya tak jelas dari dia,” kecam Aidil.
Menurut dia, terpuruknya industri alkes dan obat-obatan dalam negeri tak bisa dilepaskan dari praktik-praktik mafia sehingga dominasi importir sangat tinggi.
Baca Juga: Aliansi Relawan Jokowi Kritisi Menteri yang Tak Berpihak pada Rakyat
Aidil menyontohkan, salah satu yang kerap dilakukan adalah mempermudah izin impor tapi masih lemahnya melakukan pengawasan melekat terkait operasional dan pendistribusian tersebut.
“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan tim internal ARJ terhadap sejumlah perusahaan BUMN Farmasi itu ada ketergantungan dominasi impor alkes dan obat-obatan. Jadi perlu penataan kembali pelaksanaan pengawasan melekat di BUMN Farmasi,” cetusnya.
ARJ tak menjelaskan lebih rinci praktik-praktif mafia BUMN seperti yang dimaksud. “Intinya, praktik-praktif mafia tersebut dikuatirkan akan melemahkan industri alkes dan obat-obatan domestik,” ujarnya.
