SintesaNews.com – Anggota Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mendorong KPK menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja. “Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun harus diusut. Gagasan Pak Jokowi ini bagus, namun bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya,’’ ujarnya.
Arteria menilai, keberadaan Ruangguru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan platform digital itu masuk ke dalam program saat pemiliknya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Memang Belva telah mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden, tetapi itu belum cukup. ‘’Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut,” pintanya.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung hangat tersebut Fraksi-fraksi di DPR, yakni PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, dan PKS mendesak KPK untuk mengusut implementasi Program Kartu Prakerja agar uang negara sebesar Rp 5,6 triliun tidak menguap tanpa arti.
Anggota Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta KPK lakukan audit pada project management officer (PMO) Kartu Prakerja. Ia menilai, indikator kelulusan kartu prakerja bagi masyarakat tidak jelas.
Anggota Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan mengutip pernyataan INDEF, penyedia prakerja berpotensi meraup anggaran Rp 3,7 triliun dari anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun yang dianggarkan. Sementara, kalkulasi BPK, vendor prakerja berpotensi meraup 1,12 triliun.
“Kalau ini segini besar saya kira KPK harus konsen mengawasi ini, ini betul betul menjadi rawan. KSP mengumumkan delapan itu tidak pakai tender, kan tidak ada kaitannya dengan alat kesehatan, kenapa tanpa tender, menurut kita potensinya besar sekali terjadi pelanggaran di situ,” ujar Hinca.
Ketua KPK Firli Bahuri meyakinkan, pihaknya akan mendalami masukan dan informasi dari sejumlah anggota Komisi III DPR yang menyebut adanya kejanggalan dalam program Kartu Prakerja. “Tadi ada yang disebut tentang program Kartu Prakerja, informasi kita terima itu akan kita dalami,” kata Firli seraya menambahkan, ‘’KPK tak boleh gegabah dan harus bertindak berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan.’’
Sementara itu mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, CEO sekaligus Founder Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara tercatat pernah melaporkan hartanya sebagai pejabat negara pada 20 Februari 2020 atau awal-awal saat dirinya menjabat di lingkaran Istana Kepresidenan.
Total harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar Rp 1,3 triliun atau tepatnya Rp 1.308.449.186.319. Harta terbesarnya berupa surat berharga dengan valuasi sebesar Rp 1.305.115.544.921, lalu harta berupa kas dan setara kas sebesar Rp 2.968.641.398, dan harta lainnya Rp 115.000.000.
Untuk harta bergerak, Belva Devara melaporkan memiliki sebuah mobil Honda HRV tahun 2014 seharga Rp 250.000.000. Dia tercatat tak memiliki harta kekayaan tanah maupun bangunan.
