SintesaNews.com – Hari ini (31/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) sebagai langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19.
“Penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita,” kata Jokowi dalam pernyataan persnya.
Karena situasi yang kita hadapi adalah situasi kegentingan yang memaksa, kebutuhan yang mendesak maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU.
Terkait penangan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan, Presiden Jokowi menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 Triliun.
Dari angka itu, Rp75 Triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 Triliun untuk Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial, red.) Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR (Kredit Usaha Rakyat), serta Rp150 Triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.
Prioritas pertama, anggaran untuk dukungan bidang kesehatan sebesar Rp75 Triliun akan digunakan untuk:
- Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
- Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan
- Upgrade (peningkatan kualitas, red.) 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet
- Insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta), perawat Rp7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta
- Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta, juga dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.
Untuk anggaran perlindungan sosial:
• PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%)
• Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp. 200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen)
• Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 T menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp1 juta.
• Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
• Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu
• Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 Triliun.
Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi;
• PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 %.
• Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
• Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
• Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
• Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
• penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
• Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Selain itu, dilakukan kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem.
Pemerintah juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberi daya dukung pada perekonomian dan menjaga stabilitas.
• Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimun Valuta Asing Bank Umum Konvensional, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan penggunaan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi.
• Begitu juga OJK memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai Rp10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar
• Dan Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.
• Restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar.
Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020. Sehingga dilakukan penghematan Rp190 Triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 Triliun.
PERPPU juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07%.
• Karena itu perlu relaksasi kebijakan defisit APBN diatas 3%
• Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun (tahun 2020, 2021 dan 2022)
• Setelah itu kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3% mulai tahun 2023.
