Penulis: Dahono Prasetyo
Skenario sentralistik itu sudah dimulai dari penempatan Plt. Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah pusat. Dropping pejabat ke berbagai daerah terbukti efektif menjadi mesin politik dalam menghadapi Pilpres dan Pilkada.
Netralitas yang sesungguhnya tidak pernah ada karena kebijakan Plt. lahir dari ide prespektif oligarki. Menjadikan dominasi pusat kekuasaan mengendalikan berbagai lini, menjadi modus efektif membungkam kesadaran berdemokrasi, yang mulai berbuah ranum di berbagai daerah.
Apa yang kemudian dilontarkan Prabowo di usia jabatan belum genap 100 hari terkait kepala daerah dipilih DPRD menjadi indikasi akan dibawa ke arah mana republik ini. Lalu di-amini partainya dan tidak lama lagi disepakati oleh para parpol koalisi yang minim ide.
Kerbau dicucuk hidungnya hanya bisa pasrah saat kenyang. Wakil rakyat dalam syair lagu Iwan Fals: “Hanya tahu nyanyian lagu setuju”, benar adanya. Dan wacana pembubaran Pilkada langsung tinggal menunggu waktu koor setuju saat dijadikan undang-undang.
Para penggiat demokrasi yang jumlahnya minoritas berhadapan dengan Giant Wall Sea. Ombak-ombak perlawanan pecah di bibir pantai sebelum sampai ke rumah-rumah.
Skema Pilkada dikembalikan ke gedung dewan dengan alasan menghemat anggaran. Lalu bagaimana dengan kebocoran 30% anggaran di berbagai sektor yang selama ini dipertahankan? Menjadi manajemen analog dalam rangka melawan e-budgeting yang dari dulu hanya berkutat sebatas wacana.
Jika Pilkada sukses dikembalikan ke jaman Orde Baru, tinggal satu tahapan lagi yang menyusul dirancang. Multipartai hanya mengakui 3 parpol besar saja, parpol gurem di bawah suara 20% wajib berfusi. KIM plus menjadi penanda momentum koalisi besar.
Pada akhirnya urusan politik dalam negeri, Prabowo tidak setangguh yang didambahakan pendukungnya. Langkah caturnya masih berdasar tutorial. Beda dengan Mulyono yang lihai bermanuver, termasuk mengkhianati partai yang pernah mengentaskannya dari gorong-gorong.
Mulyono yang lebih orba daripada orba sendiri. Memasang Prabowo menjadi bemper politik lalu bekerja di belakang layar juga bagian dari mensiasati aturan kekuasaan.
Dan batu sandungan Mulyono cuma satu yang belum tuntas diaspal. PDI-Perjuangan menjadi kerikil yang menghambat langkah Mulyono sekeluarga, berikut anteknya mengubah Indonesia menjadi Monokrasi
Dengan luka di sekujur yang dideritanya, PDI Perjuangan menjadi penjaga demokrasi yang masih tersisa. Suka atau tidak suka.
@Dahono Prasetyo (juru ketik biasa yang bukan kader PDI Perjuangan)
