“Kami dari Fraksi Partai Golkar merasa kecolongan tentang adanya seorang anggota yang mengusung RUU Ketahanan Keluarga,” kata Kapoksi Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin dalam keterangannya, Kamis (20/2/2020).
Menurut Nurul Arifin, Endang seharusnya berkonsultasi dan memberikan presentasi kepada fraksi sebelum mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga yang sifatnya masih dalam harmonisasi di Badan Legislasi DPR ini memang sudah dipresentasikan para pengusul.
“Saya di Baleg sudah berkeberatan sejak RUU tersebut dipresentasikan. Tidak seharusnya urusan domestik cara mengurus dan mengasuh anak diintervensi negara. Setiap keluarga, bahkan setiap anak memiliki entitasnya masing-masing,” kata Nurul Arifin.
Alasan tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dan lain-lain yang menjadi latar belakang RUU Ketahanan Keluarga itu, menurut Nurul, sudah dilakukan negara dengan mengeluarkan berbagai program. Program itu di antaranya PIP, PKH, BPJS, dan lain-lain.
“Saya melihat RUU ini bertujuan mendidik keluarga secara homogen. Unsur-unsur heterogenitas dinafikan. Untuk yang terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, baik seksual, fisik ataupun ekonomi sudah ada undang-undang yang mengatur, seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU KUHP,” sebut Nurul Arifin.
“Kami menarik dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga ini,” tegas Nurul.
Beberapa pasal kontroversi di draf RUU Ketahanan Keluarga ini di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami istri. RUU ini dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya yakni hanya istri yang wajib mengurusi rumah tangga, beberapa orang menyatakan tak setuju karena menurut mereka rumah tangga adalah tanggung jawab pasangan suami-istri.
Komnas Perempuan menyatakan RUU Ketahanan Keluarga ini mengokohkan paradigma patriarki. Patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu.
