SintesaNews.com – Salah satu pentolan berpaham khilafah yang disinyalir merupakan sel ormas terlarang HTI, Ahkmad Khozinudin menyebarkan narasi mengenai People Power dan Kudeta Militer.
Menurutnya untuk menggulingkan rezim diperlukan people power yang didukung kudeta militer. Atau sebaliknya, kudeta militer yang didukung people power.
Sedemikian frustasinya eks HTI atau sel-sel berpaham khilafah kepada pemerintahan yang sah saat ini, hingga terus saja menarasikan isu people power bahkan penggiringan opini untuk kudeta militer.
Menanggapi narasi yang disebarkan Akhmad Khozinudin di atas, organisasi kemasyarakatan dan kebangsaan lintas agama, suku dan budaya, yaitu Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) secara tegas menyatakan perlawanan terhadap para pengasong khilafah di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PNIB AR. Waluyo Wasis Nugroho, atau yang biasa disapa Gus Wal.
PNIB menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa mewaspadai upaya-upaya “Sudanisasi, Talibanisasi, dan Suriahisasi” Indonesia yang masih gencar dilakukan oleh sel-sel HTI yang masih ada hingga saat ini.
Salah satunya adalah Ahmad Khozinudin dan para pembawa paham khilafah lainnya yang diduga berani secara terbuka mengajak militer untuk melakukan kudeta terhadap Negara dan Pemerintahan yang sah.
“Tindakan dan ucapan Akhmad Khozinudin tersebut tidak boleh dibiarkan saja dan ditoleransi serta tidak boleh lagi dianggap remeh, karena mengancam integritas bangsa Indonesia.”
:Keselamatan rakyat dan kedaulatan Indonesia adalah prioritas utama,” ujar Gus Wal.
Menurut pria nyentrik berambut gondrong itu, Ahmad Khozinudin dan para penyeru dan penghasut makar, penyeru people power untuk kudeta, serta para penyebar propaganda khilafah radikalisme, terorisme, dan politik identitas tidak boleh dibiarkan melanjutkan aktivitas mereka.
“PNIB menyerukan kepada aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Densus 88 untuk mengambil tindakan tegas terhadap para penghasut propaganda khilafah radikalisme dan terorisme,” ujar Gus Wal.
Lebih lanjut menurutnya, jika Ahmad Khozinudin dan koleganya eks sel-sel HTI dibiarkan berlanjut menyebarkan paham ideologi transnasionalnya, maka akan menjadi ancaman besar bagi keamanan rakyat Indonesia dan mengancam integritas serta kedaulatan Negara baik di masa saat ini dan akan lebih parah dimasa yang akan datang.
“Keamanan dan keselamatan rakyat Indonesia adalah prioritas hukum tertinggi, oleh karena itu Densus 88, Polri dan TNI tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas dan menumpas Ahmad Khozinudin serta para pembawa propaganda penghasut people power, serta para penyebar ideologi khilafah radikalisme, dan terorisme,” terangnya.
Gus Wal menegaskan, meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan demi keutuhan Negara dan Bangsa, masa depan anak cucu Indonesia.
“Sebagai ormas lintas agama, suku, budaya dan ber-Bhinneka Tunggal Ika, PNIB terus berupaya meminta kepada aparat penegak hukum Densus 88, Polri dan TNI untuk menegakkan hukum terhadap Ahmad Khozinudin dan kelompoknya,” tegas Gus Wal.
Gus Wal menilai apa yang dilakukan Ahmad Khozinudin dan teman-temannya sudah melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, dan arah perjuangannya jelas ingin mengubah haluan dan dasar negara, mengganti Pancasila dengan Khilafah.
“PNIB konsisten menentang para pengasong khilafah, terorisme, radikalisme, intoleransi dan politik identitas, dan bersama aparat penegak hukum mendorong kesadaran kolektif bahwa gerakan-gerakan khilafah sangat-sangat membahayakan NKRI,” ujarnya.
Menurut Gus Wal, tidak ada cara lain selain menangkap Akhmad Khozinudin dan para pentolan pengasong khilafah, penjarakan sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“PNIB menilai untuk menghentikan semua propaganda khilafah ini, satu-satunya cara adalah ketegasan para penegak hukum, terutama Densus 88, Polri dan TNI dengan menangkap mereka, dan penjarakan, serta mengambil alih lembaga, sekolah, yayasan yayasan yang mereka kelola selama ini untuk mencetak dan mengkader para penyeru khilafah, radikalisme terorisme dan politik identitas,” pungkas Gus Wal.
