Penulis: La Ode Budi
Presiden hanya akan berhasil menjalankan visi misinya jika didukung oleh DPR.
Misalnya, ketika Jokowi menaikkan harga BBM, itu dimungkinkan karena parlemen dikuasai pemerintah.
Kelas menengah Indonesia yang terbiasa manja, “teriak” tapi tidak berdaya.
Parlemen bisa menerima penjelasan pemerintah. Kenaikan BBM telah “mengamankan” alokasi Dana Desa, pembangunan perbatasan, subsidi pendidikan-kesehatan dan bansos bagi masyarakat rentan.
Penyaluran subsidi kenaikkan BBM yang cepat, lancar jadi faktor lain yang membuat masyarakat bisa menerima.
Inflasi ditekan, adalah kerja pemerintah lainnya yang diancungi jempol. Harga harga tidak banyak berubah.
Singkatnya, disamping Presiden harus bertipe eksekutor, konsolidasi dari partai-partai sangat penting.
Disinilah kita bersyukur, partai-partai pendukung pemerintah saat ini sepakat : “2024, kita komit melanjut kerja Jokowi, bukan merubahnya”.
Melihat kerjasama yang sudah ada, kerjasama antar partai yang dikomandoi PDI Perjuangan sudah nyata dan terbukti solid.
Kerjasama partai lain, belum juga ada kepastian. Tarikan tarikan kepentingan, tidak kunjung bisa dikompromi.
Semoga PAN dan Golkar juga berlabuh ke PDI Perjuangan.
Bukti PDI Perjuangan bisa mewadahi kepentingan partai-partai di dua periode Jokowi, adalah jaminan.
Pun demikian, kerjasama antar partai bisa juga setelah pilpres. Semua partai yang berkomitmen lanjutkan kerja Jokowi, bersatu lagi setelah pilpres. Dan ini bagus untuk Indonesia.
Kesuksesan program di bidang SDM dan industrialisasi (hilirisasi), sangat dibutuhkan Indonesia untuk menjadi negara besar.
Peluang terbaik kestabilan politik, adalah memenangkan Ganjar satu putaran.
Menang satu putaran ini, akan menjadi legitimasi Presiden Ganjar Pranowo untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah besar.
Caranya? cuma satu : “kreeek” partai dan relawan menyasar yang belum memilih Ganjar (massa mengambang), karena mereka kurang informasi atau salah data tentang kinerja Ganjar.
Betul???!!!
KIBAR INDONESIA
Baca juga:
