SintesaNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap puluhan orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk di antaranya Bupati, Muhammad Adil, pada Kamis (6/4/2023) malam.
Puluhan orang tersebut antara lain terdiri dari pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta.
Kantor Bupati Kepulauan Meranti digeledah KPK pada Kamis malam sekira pukul 21.00 WIB, hingga tengah malam. Para penyidik kemudian menyegel sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Dugaan korupsi yang dilakukan Muhammad Adil salah satunya menerima fee jasa travel umroh dan menyuap auditor BPK Perwakilan Riau. Selain itu korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan dugaan korupsi Bupati Meranti, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2023) tengah malam.
“MA yang terpilih menjabat Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s/d sekarang, dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA,” kata Alexander.
Besaran pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan itu berkisar 5% sampai dengan 10% untuk setiap SKPD. Uang tunai dari hasil pemotongan itu disetorkan ke Kepala BPKAD Fitria Nengsih.
Hasil ‘mutilasi’ anggaran itu kemudian disetor jajaran Pemerintahan Kabupaten ke Pak Bupati Adil.
“Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024,” kata Alexander.
MA juga menerima uang Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah atau PT TM selaku biro travel umrah melalui Fitria Nengsih. Uang itu adalah fee untuk Adil karena telah memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Di klaster yang lain, ada duit Rp 1,1 miliar yang diberikan oleh Adil dan Fitria Negsih kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa. Tujuannya, agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti 2022 mendapat predikat baik sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 26, 1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh Tim Penyidik,” kata Alexander.
Ironi Wilayah Kaya Migas, Kabupaten Termiskin
Kepulauan Meranti adalah salah satu penghasil minyak dan gas besar di Indonesia.
Ironisnya Meranti juga merupakan kabupaten paling miskin di Pulau Sumatera.
Angka persentase kemiskinan Kepulauan Meranti adalah sebesar 25,68 persen pada tahun 2021.
Secara nasional, Meranti ada di peringkat ke-44 kabupaten/kota dengan persentase paling banyak penduduk miskinnya. Ironis.
