Penulis: Niken Sri Rahayu
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum baik secara hak dan kewajiban. Rakyat jelata sampai pada pejabat level tertinggi di negeri ini harus taat hukum.
Aksi Main serobot tanah negara seperti yang terjadi di Tanah Merah bukanlah sebuah tindakan yang bisa dibenarkan di mata hukum. Begitu juga dengan eks gubernur DKI yang memberikan IMB.
Jelas itu sebuah tindakan melawan hukum karena salah satu syarat untuk bisa mendapatkan IMB adalah adanya bukti kepemilikan atas tanah yaitu sertifikat.
Tetapi tanpa adanya sertifikat kok IMB bisa terbit dan anehnya tidak ada aparat penegak hukum yang mengusutnya sampai sekarang.
Publik yang tadinya empati dengan kondisi korban kebakaran depo Pertamina Tanah Merah menjadi geram karena para korban menolak direlokasi.
Mereka bukan saja menuntut ganti rugi tetapi menuntut depo Pertamina yang direlokasi.
Egois bukan???
Ada lagi warga di sana yang marah-marah karena tidak kebagian nasi bungkus sumbangan dari para donatur padahal mereka bukan korban. Egois juga kan.
Keegoisan lainnya datang dari “warga republik kadal” bukannya makin waras tapi kok malah makin parah sakitnya.
Pihak-pihak yang anti Pancasila mereka sebut islami, sedangkan Jokowi yang nyata-nyata mendasarkan setiap tindakan dan kebijakan-kebijakannya kepada Pancasila dan UU mereka tuduh PKI. Padahal jelas Pancasila melarang PKI ada di negeri ini.
Yang lebih konyol lagi respon mereka atas tragedi penganiayaan David oleh anak pejabat pajak. Para kaum sablenk bukannya berempati dan mendesak aparat untuk memproses kasus ini secara obyektif tapi mereka malah sinis terhadap pihak-pihak yang berempati dan membesuk David ke rumah sakit.
Lucunya lagi ketika mereka malah membandingkan kasus tersebut dengan km 50. Apa hubungannya coba?
Mereka yang selama ini teriak-teriak rezim koruptor itu bukankah seharusnya fokus mengawal dan mendesak petugas untuk memproses kasus tersebut secepatnya obyektif dan transparan. Masa sie mereka tidak bisa membaca dan menganalisa harta Mr. RAT yang terindikasi dari hasil korup itu.
Kenapa juga tidak bersuara ke KPK yang sudah puluhan tahun lebih tidak ada tindakan terhadap laporan PPATK akan kejanggalan-kejanggalan harta RAT itu.
Hayo “drone” kejar tuh KPK dan aparat.
Jangan cuma teriak.dan nuduh-nuduh rezim korup tapi aksi-aksi kalian malah pro koruptor.
Jadilah warga negara yang adil jangan egois dan bisanya menuntut keadilan saja tapi kalian sendiri diskriminatif dalam setiap tindakan.
SALAM RAHAYU 🇮🇩❤️
Baca juga:
Warga Tanah Merah Tuntut Pertamina Pindah karena Membahayakan Ada di Tengah Pemukiman
