Penulis: Ganda Situmorang
Tragedi Plumpang sudah memakan belasan korban jiwa. Sejujurnya harus diakui bahwa Pertamina dan Kemen BUMN sebagai pengelola kawasan tersebut berkontribusi lalai.
Terbukti Pertamina dan Kemen BUMN baru sibuk cari opsi solusi permasalahan pemukiman penduduk di dalam lokasi Depo Plumpang setelah Tragedi Plumpang terjadi.
Warga netizen ramai menuntut Erick Thohir dan Nicke supaya mundur sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian mereka terhadap aspek teknis K3 sehingga Tragedi Plumpang harus memakan belasan korban jiwa.
Erick Thohir dan Nicke memang sudah minta maaf yang menurut penulis itu tidak cukup.
Tanggung jawab moral dan profesionalisme harus dibuktikan dengan langkah konkret sesuai aturan yang berlaku tanpa embel-embel kepentingan politik.
Lalu kemudian Erick menyampaikan solusinya adalah Depo Plumpang akan direlokasi. Opsi ini bertolak belakang dengan logika publik dan aturan yang ada. Bahwa seyogyanya yang harus direlokasi adalah pemukiman penduduk yang jelas-jelas telah menyerobot area Buffer Zone Depo Plumpang.
Ketika Erick memutuskan relokasi Depo dan mempertahankan pemukiman penduduk, maka sebelas duabelas dengan kebijakan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang dihujat publik.
Menko Marinvest LBP tegas sesuai aturan mengatakan bahwa sudah seharusnya pemukiman penduduk yang direlokasi.
Kelihatannya daya determinasi Erick Thohir sebagai eksekutor ulung Presiden Jokowi mulai melempem. Di sinilah bahaya jika seorang pejabat publik sudah kental dengan pertimbangan politik daripada aturan yang berlaku. Kebijakan populis demi meraih simpati publik, maka akhirmya negara (BUMN) dan aturan akan dikesampingkan.
Tragedi Plumpang akan menjadi satu contoh ujian integritas bagi Erick Thohir.
