Penulis: Niken Sri Rahayu
6 Maret 2023
Belum lama ini KPK mengeluarkan statement bahwa lembaga itu mengalami kesulitan untuk mengusut harta pejabat pajak berinisial RAT karena dia bukan orang sembarangan.
Padahal menurut PPATK laporan atas ketidakwajaran harta kekayaan RAT sudah di kirimkan ke KPK di tahun 2011.
Artinya sudah 10 tahun lebih laporan itu tidak ditindaklanjuti dan hanya mengendap di kantor KPK.
Laporan PPATK tersebut mencuat ke publik pasca viralnya seorang anak berinisial MDS putera dari RAT yang menganiaya dengan sadis David putera dari pengurus Ansor yang hingga kini kondisinya masih koma di rumah sakit Mayapada Jaksel.
Kasus ini menjadi sangat viral karena kemudian efeknya merembet ke banyak pihak.
Gaya hidup para pejabat yang hedon pun kini menjadi sorotan publik. Menkeu dengan gerak cepat memerintahkan pengusutan atas harta kekayaan para pejabat pajak segera. Klub moge para pejabat pajak pun dibubarkan.
KPK adalah lembaga yang menjadi harapan masyarakat negeri ini di bidang pemberantasan korupsi.
KPK pernah terasa begitu bertaring ketika Antasari Azhar yang menjadi nakhoda di sana.
Kita tentu ingat bagaimana keberanian Antasari Azhar waktu itu memproses tindak korupsi yang dilakukan Aulia Pohan besan dari Presiden SBY yang waktu menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Aulia Pohan divonis 4,5 tahun atas tindak pidans korupsi yang dilakukannya sebesar Rp 100 miliar.
Tapi saat ini untuk menindak pejabat sekelas eselon 2 saja KPK terkesan ciut nyali.
Jika menindak pejabat sekelas RAT saja KPK harus didesak publik seluruh Indonesia dan Menkeu bagaimana dengan kasus-kasus korupsi lain yang lebih besar nilainya?
Contoh kejanggalan di gelaran Formula E DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Publik bahkan sudah geram dan lelah menunggu aksi para pejabat KPK memeriksa eks Gubernur DKI tersebut.
Penindakan kasus-kasus korupsi memang bukanlah hal yang mudah tapi bukan berarti tidak bisa di lakukan.
Mengeluh seperti itu apalagi di hadapan publik tidak memberikan manfaat apapun kecuali hanya membuat lembaga itu terlihat cengeng dan kurang bernyali di hadapan publik.
Publik menjadi bersikap sinis dan semakin pesimis yang ‘endinge’ akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga penggebuk koruptor tersebut.
Para pejabat yang duduk dan dipilih di kursi KPK tentulah mereka-mereka yang sudah teruji dan terbukti kinerjanya. Orang yang punya skill dan strong secara power dan nyali.
Tetapi apapun kondisi KPK saat ini keberadaannya tetaplah dibutuhkan. Yang perlu dilakukan adalah pembenahan di dalamnya.
Termasuk juga di Ditjen Pajak.
Please, kerjakan saja tugas anda-anda semua. Jangan mengeluh karena rakyat hanya menginginkan hasil bukan keluhan yang terkesan sebagai sebuah tindakan pengamanan dan pembelaan diri.
Pajak yang kami bayarkan secara rutin tentunya digunakan untuk membiayai operasional negara termasuk menggaji anda.
*SALAM RAHAYU 🇮🇩❤️*
