Penulis: Andre Vincent Wenas
Banyak kita baca di medsos bahwa kalau PKS yang protes, maka kebijakan pemerintah itu sudah berada pada jalur yang tepat alias benar bin betul.
Baru-baru ini (Selasa, 6 September 2022) fraksi PKS melakukan aksi Walk-Out saat sidang paripurna di parlemen (DPR-RI). Alasannya memprotes kebijakan pemerintah soal penyesuaian harga BBM. Tentu dengan klaim bahwa aksinya itu demi simpatinya pada penderitaan rakyat.
Itu saja. Tanpa analisis yang argumentatif terhadap latar belakang kebijakan pemerintah itu.
Ya, dangkal memang. Seperti biasanya.
Padahal sudah berkali-kali disampaikan, bahwa hasil kajian pemerintah (via BUMN Pertamina) bahwa BBM bersubsidi (Pertalite) itu lebih banyak dikonsumsi oleh mereka yang tidak layak menerima subsidi! Alias pemilik mobil pribadi dengan kategori menengah atas.
Jadi singkatnya, selama ini subsidi pemerintah yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu (Keluarga Penerima Manfaat) itu telah salah sasaran. Ini jelas suatu bentuk ketidak-adilan sosial bukan?
Maka perlu dievaluasi dan diperbaiki.
Pemerintah sebagai administrator dalam distribusi keadilan sosial mesti merevisi kebijakan subsidi BBM yang selama ini salah sasaran. Ratusan triliun kalau bukan belasan bahkan puluhan triliun selama ini malah “dinikmati” oleh mereka yang bukan kategori miskin.
Maka triliunan dana subsidi itu pun akhirnya di-realokasikan (bahkan juga ditambah?) oleh Jokowi – Sri Mulyani dan disalurkan bukan lewat subsidi komoditi/produk (BBM), itu “dibiarkan” mengikuti mekanisme pasar yang punya hukum efisiensinya sendiri. Tapi triliunan dana tadi disalurkan langsung ke “rakyat yang berhak”, lewat mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tentu persoalan teknis penyaluran BLT itulah yang sekarang perlu dicermati, dikritisi dan diawasi terus agar peruntukannya tepat sasaran. Tidak ada distorsi atau dikorupsi di tengah jalan.
Kementerian Sosial menjadi leading-sector. Bu Risma kita percaya sudah pontang-panting membereskan akurasi data penerima manfaat itu. Kerja besar ini mesti didukung penuh oleh semua kementerian, lembaga dan pemda, ini bukan pekerjaan mudah.
Justru intinya adalah, kebijakan realokasi subsidi BBM (yang nota bene lebih dinikmati kaum berada) sekarang diperbaiki agar lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak menerima manfaat itu. Kebijakan ini malah sangat memihak rakyat kecil! Itu point-nya.
Kita heran, apakah hal yang sederhana seperti itu tidak mampu dicerna oleh para anggota legislatif dari fraksi PKS? Ulah Walk-Out PKS itu apakah sejatinya membela kepentingan rakyat? Atau cuma asal beda dengan pemerintah? Ngawur pun mereka tidak peduli.
Sehingga kita juga jadi bertanya-tanya, apakah PKS yang menolak kebijakan realokasi subsidi itu sekarang juga mau menolak BLT bagi para simpatisan atau konsituennya?
07/09/2022
Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERPEKTIF (LKSP), Jakarta.
