Kode Keras Jokowi Terkait Pemanggilan Kapolri Bersamaan dengan Panglima TNI; Polri Jangan Main-Main

Penulis: Wawan Soehardi

9 Agustus 2022

Luar biasa, sudah sampai tiga kali presiden menyampaikan penegasan terkait kasus kematian Brigadir Joshua, agar dibuka jelas, apa adanya dan transparan.

Terakhir, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan (8 Agustus 2022) bahwa Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal (TNI) Andika Perkasa.

Walaupun Pramono Anung tidak memberikan keterangan yang jelas terkait pemanggilan tersebut, namun dalam penjelasannya ketika ditanya, “Kan presiden sudah tiga kali menyampaikan dan penyampaiannya sudah sangat terbuka, jangan ada yang ditutupi, buka apa adanya, itu kan arahan presiden?” demikian kata Pramono.

Hampir dapat disimpulkan bahwa pengulangan sampai tiga kali pernyataan presiden dalam kasus tersebut dan sesuai yang dikatakan Pramono Anung, pemanggilan Kapolri bersamaan dengan Panglima TNI beserta pejabat penting lainnya, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang sangat urgent dan sangat mendesak segera perlu dilakukan “sesuatu” di tubuh Polri, telah menjadi perhatian utama presiden.

Baca juga: Adakah “Sindikat Mafioso” di Tubuh Polri Terkait Tewasnya Brigadir Joshua?

Style kepemimpinan Presiden Jokowi yang khas sangat menggambarkan bahwa; sangat jelas sekali, pengulangan pernyataan presiden dalam kasus ini, dan ditambah pemanggilan Kapolri bersamaan dengan Panglima TNI serta pernyataan Setkab tersebut mengisyaratkan bahwa presiden sudah sangat “terganggu” dengan penanganan kasus tersebut.

Sekali lagi perlu digaris bawahi, untuk sebuah kasus yang sebenarnya jika diproses sesuai SOP bisa diselesaikan ditingkat polsek, namun kenyataannya jelas sangat berbelit-belit. Pernyataan presiden sampai diulang tiga kali dan pemanggilan Kapolri bersamaan dengan Panglima TNI tersebut mengisyaratkan ada sesuatu yang “sangat istimewa” dalam kasus tersebut.

Perlu dicatat bahwa Presiden dipastikan mempunyai banyak “mata, telinga, pendengaran, tangan”, data yang solid, intelijen kuat, berbagai instrumen, analisator tajam, ahli strategi dan para ahli simulasi yang bisa menilai serta menghimpun segala informasi, baik di dalam tubuh Polri maupun yang berkembang di publik secara luas untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Tersirat, setelah melewati proses pengamatan dan penilaian tertentu yang cermat, dapat diperkirakan Presiden secara kelembagaan telah menilai bahwa dinamika kasus tersebut, efek sebaran serta efek merusaknya telah menggambarkan bahwa harus ada treatment khusus bersifat segera, sebagai upaya penyelamatan institusi Polri sekaligus usaha membersihkan Polri dari oknum-oknum yang telah merusak nama baik Polri.

Penilaian bahwa kepentingan nasional sangat berpotensi terganggu jika institusi kepolisian tidak mendapatkan treatment dan recovery yang tepat berdasarkan analisa yang dilakukan, dinilai sudah mengisyaratkan lampu kuning yang sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam penegakan hukum, tentu telah diukur secara cermat, detail dan teliti oleh lembaga kepresidenan.

Para petinggi Polri tidak boleh hanya terlena di zona nyaman dan di-nina bobokan dengan pangkat jabatan, kekuasaan bintang-bintang di pundak setinggi langit sehingga lupa esensi tribrata polri, yang dalam kasus ini seperti harapan Presiden agar kepercayaan publik terhadap polri dikembalikan, demi nama baik institusi polri.

Jangan lupa, bahwa lembaga kepresidenan dipastikan mempunyai kartu-kartu truf, opsi-opsi penyelamatan institusi polri dengan kebijakan dan produk keputusan kepresidenan tertentu yang terukur, bisa diambil serta dilakukan jika keadaan mendesak serta memaksa.

Tidak percaya? Lihat saja…!

Baca juga:

HOT NEWS: Skenario Dor-doran dan Pelecehan Seksual Pupus Sudah