SintesaNews.com – Dugaan penyelewengan dana oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) langsung berdampak pada pihak-pihak, kelompok kepentingan, public figure mau pun perusahaan/BUMN, bahkan parpol/politikus yang dekat atau berafiliasi dengan ACT.
Ramai-ramai berbagai pihak itu “buang badan”, merasa tidak pernah bekerja sama. Seakan ACT jadi momok yang menjijikan.
Sebut saja mulai dari Anies dan Khofifah pernah bekerjasama dengan ACT. Begitu juga Mahfud MD yang langsung menjelaskan di akun medsosnya.
Menurut Mahfud, saat itu pihak ACT secara tiba tiba mendatangi kantornya.
“Untuk memberi endorsement (promosi) tersebut, saya pernah tiba-tiba didatangi ke kantor. Saya juga pernah ditodong begitu selesai memberi khotbah di sebuah masjid,” tulis Mahfud.
Tak ketinggalan Erick Thohir langsung merespon, melalui Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga. Ia menjawab berbagai bantuan dan corporate social responsibility (CSR) yang disalurkan oleh perusahaan pelat merah melalui ACT. Arya memastikan tak ada arahan dari Kementerian kepada BUMN untuk menggandeng ACT sebagai partner.
Sementara itu dari pihak swasta, salah satu yang membantah tak ingin dikaitkan dengan ACT adalah Bukalapak.
PT Bukalapak.com Tbk mengatakan memang pernah ada kerja sama dengan ACT. Namun, semuanya sudah berakhir sejak Juli 2019.
“Perlu kami tegaskan, bahwa Bukalapak telah menghentikan semua kerja sama dengan ACT sejak Juli 2019,” tulis Bukalapak melalui keterangan tertulis yang diterima media, Kamis (7/7).
PKS Buang Badan
Terakhir di media sosial muncul narasi yang mengaitkan ACT dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Mengenai hal ini, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menepis anggapan yang menyebutnya terkait dengan ACT.
Narasi itu menyebut Ketua Majelis Pertimbangan (MPW) PKS Banten Sudarman Ibnu Murtadho menjadi Ketua Dewan Pengawas ACT.
Informasi lain menyebut Sudarman menjadi pimpinan Yayasan Rahmatan Lil’alamin. Jazuli disebut-sebut sebagai pembina yayasan yang memiliki Sekolah IT Insan Citra.
Jazuli menegaskan dirinya bukanlah pendiri maupun pengurus di lembaga yang sedang jadi sorotan tersebut.
“Saya tidak ada kaitan dengan ACT. Saya tidak ikut mendirikan, tidak pernah bekerja di ACT, dan tidak pernah mendapat gaji dari ACT,” kata Jazuli melalui layanan pesan, Rabu (6/7).
Mantan ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan PKS itu juga membantah tuduhan yang menyebut parpolnya terkait dengan ACT. Jazuli justru merasa heran karena kisruh ACT yang bermula dari konflik internal ternyata meluas, bahkan menjadi isu liar yang menyeret PKS.
“Masalah utamanya konflik di internal ACT, mereka saling pecat, kenapa jadi lari ke PKS?” ujar Jazuli.
