Penulis: Dahono Prasetyo
Pemanggilan mantan Kemendag M. Lutfi oleh penyidik Kejaksaan pada akhirnya akan membuka semua persoalan krisis migor.
Kehebohan harga migor diawali dari persoalan hulunya, yaitu CPO. Di situlah mafia terjadi, bukan mafia migor tetapi lebih tepatnya Mafia CPO yang berimbas pada kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik.
Mafia CPO menguasai pasar ekspor. Hukum dagang berlaku saat harga ekspor CPO tinggi. Kapan lagi mereka panen cuan?
Menteri Perdagangan mengantisipasinya dengan menerbitkan regulasi demi melindungi pasokan domestik.
Di tengah kenaikan harga CPO sejak akhir tahun 2021, Kemendag memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada 18 Januari 2022. Harga minyak goreng kemasan premium ditetapkan Rp14.000 per liter. Kemudian pada 26 Januari 2022 diperkuat dengan kebijakan DMO/DPO sebesar 20% untuk mendukung kebijakan HET tersebut.
Kebijakan ini sekaligus juga melarang ekspor CPO dan produk turunannya. Kecuali produsen bersangkutan sudah memenuhi kewajiban DMO/DPO ini.
Kebijakan yang sangat bagus ini sayangnya mendapat hambatan besar, dan akhirnya gagal total. Dalam sekejap, minyak goreng malah menjadi langka.
Belakangan baru diketahui, ternyata kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada korupsi izin ekspor, meskipun produsen tersebut belum memenuhi DMO/DPO: dokumen DMO/DPO dipalsukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri IWW.
Akhirnya, kebijakan DMO/DPO resmi dicabut pada 16 Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan premium kemudian dilepas menurut mekanisme pasar. Yang terjadi harga melonjak menjadi hampir 2 kali lipat karena pasar sudah terlanjur dikuasai mafia CPO.
Mencermati pemberlakuan berbagai kebijakan Kemendag tersebut di atas, kemungkinan besar Mendag hanya merupakan korban konspirasi para mafia Migor dengan pejabat yang lebih berkuasa.
Lin Che Wei nama terakhir yang dijadikan tersangka bukan orang sembarangan. Punya hubungan khusus dengan “poros Beringin”.
Menko Perekonomian tidak bisa cuci tangan atas apa yang terjadi di Kemendag bawahannya.
Kemendag berada dalam pusaran mafia. Bukan kebijakannya yang salah, tetapi cengkeraman mafia CPO sudah mengakar dari hulu ke hilir.
Sudah tepat Jokowi menggantikannya dengan Zulkifli Hasan. Ibarat menangkap penjahat pinjam tangan kolega mereka juga. Entah karena terlampau besar kekuatan mafianya, atau sebenernya pemain besarnya…
ya itu-itu saja gerombolannya.
