Penulis: Dahono Prasetyo
Pailitnya Maskapai plat merah Garuda, utamanya bukan efek Pandemi, tapi memang manajemen tidak pernah bagus sejak awal didirikan. Merasa menjadi bagian dari manajemen negara yang untung ruginya ditanggung negara menjadikan Garuda besar pasak daripada tiang.
Pendapatan sebesar apapun selalu tak cukup mengejar jarak tingginya pengeluaran. Efisiensi sengaja tidak diciptakan di lingkungan manajemen. Beberapa Dirutnya tersangkut kasus, saham turun signifikan, anak perusahaan menggerogoti ibu bapaknya sendiri. Mark up proyek perawatan atau pembelian yang bertahun terjadi menunjukkan lemahnya pengawasan. Tekor berapapun ada negara di belakang yang siap menanggung menjadi slogan pelaku korup yang masih berkeliaran.
Tercatat total kewajiban utang Garuda mencapai US$ 9,756 miliar atau setara Rp 138,53 triliun. Dari nilai tersebut, utang terbesar kepada lessor (sewa pesawat) yang mencapai US$ 6,351 miliar atau Rp 90,14 triliun. Selanjutnya adalah utang bank senilai US$ 967 juta atau Rp 13,73 triliun dan utang kepada vendor BUMN senilai US$ 630 juta atau Rp 8,94 triliun.
Menurut Erick Thohir penyebab tingginya beban hutang ada beberapa faktor yaitu :
1. Terlalu banyak sewa pesawat
2. Jumlah stok pesawat banyak, tidak sesuai realita operasional
3. Rute penerbangan yang tidak menguntungkan
4. Korupsi biaya untuk pengadaan dan perawatan pesawat
Dari keempat faktor di atas mustahil dilakukan oleh seorang direksi. Terbukti beberapa kali ganti jajaran direksi, 4 faktor tersebut tidak pernah tersentuh penyelidikan atau minimalnya audit. Mafia di Maskapai Garuda benar-benar ada di setiap lini. Garuda yang sudah di ujung tanduk pailit kemudian suatu saat ditutup dengan tanggung jawab pemerintah melunasi hutang, tidak lantas pailit juga kasus mafianya.
Kejaksaan berkejaran dengan waktu untuk mengungkap biang keladi ambruknya Garuda. Uang negara yang ada di perusahaan selama ini jadi banca’an oknum-oknum selama bertahun. Karena mafia itu kerja jahat yang sistemik, dilakukan berjama’ah yang direstui jajaran direksinya. BUMN yang seharusnya memberi masukan kepada negara justru sebaliknya, menjadi benalu anggaran
Maskapai Garuda merupakan asset negara dengan pengelolaan yang buruk. Menjadi mesin ATM penggerogotan oknum pejabat tiap rezim. Jika pemerintah era Jokowi “dipaksa” untuk nombok akumulasi defisit puluhan tahun, sama halnya “membungkus” barang busuk dengan kemasan baru.
Dari mana asal uang untuk menanggung kerugian Garuda. Ya akhirnya uang pajak kita-kita yang tiap saat kita setor.
Tragis bukan?
